Menurut Fraksi Gerindra, pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu sangat penting dan mendesak agar keuangan negara tidak terlilit kepada utang.
Fraksi Gerindra yakin pemisahan dari Kemenkeu akan membuat Ditjen Pajak bisa leluasa bergerak dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Penerimaan itulah yang akan jadi tulang punggung keuangan negara untuk membiayai pembangunan di dalam negeri. "Itu harus diikuti dengan kewenangan yang memadai untuk optimalisasi potensi penerimaan pajak yang ada," kata dia. Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya penyelesaiaan RUU Ketentuan Umum Perpajakan . Salah satu ketentuan dalam RUU itu yakni adanya pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Terima Pin Emas, Fraksi Gerindra: Itu Kan Bentuk Apresiasi, Apa yang Berlebihan?Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan pemberian pin emas kepada anggota DPRD terpilih adalah suatu hal yang pantas. Kalo menurutmu gimana? Megapolitan
Baca lebih lajut »
Dapat Pin Emas, Fraksi PAN DPRD DKI Baru Mau Pakai Saat Angka Kemiskinan TurunSelama kemiskinan di Jakarta tidak benar-benar menurun, mereka tidak akan memakai pin emas tersebut.
Baca lebih lajut »
Fraksi PDIP Setuju Wacana Pemekaran Jakarta Bekasi DepokKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono setuju dengan wacana pemekaran Bekasi dan Depok ke wilayah Jakarta. Namun ada sejumlah hal yang perlu dilalui.
Baca lebih lajut »
Fraksi PDIP Dukung Depok dan Bekasi Gabung Jakarta'Kalau ditanya Fraksi PDI Perjuangan, kami pasti setuju dengan wacana itu. Tapi persetujuan itu kan harus melalui kajian yang lebih. Persetujuan perlu lihat kajian,' kata Gembong.
Baca lebih lajut »
Fraksi PKS tak Keberatan Usulan Penambahan Pimpinan MPRFraksi PKS menyatakan hal tersebut harus disepakati bersama.
Baca lebih lajut »
Penyampaian Calon Anggota BPK ke DPD Tunggu Pertemuan FraksiSemua fraksi di DPR akan bertemu pada 26 Agustus, untuk sepakati proses seleksi calon anggota BPK RI
Baca lebih lajut »