Kebijakan populis melambungkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, di tengah buruknya koordinasi antarinstansi dalam menelurkan kebijakan ekonomi.
periode Januari 2025, merekam apresiasi publik pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di bidang ekonomi. Rentetan kebijakan populis di tengah tekanan ruang fiskal negara dan persoalan kelembagaan membuat 74,5 persen responden mengaku puas atas kinerja pemerintah di bidang ekonomi.
Kemudian krisis industri di mana sektor manufaktur hanya berkontribusi 18 persen terhadap produk domestik bruto , turun dari 22 persen pada 2010; serta krisis lapangan kerja ditandai dengan 59 persen pekerja bekerja di sektor informal dan tren pemutusan hubungan kerja diprediksi berlanjut pada 2025.
Kedua, lanjut Wijayanto, ada kecenderungan di mana solusi yang dibuat pemerintah hanya menggunakan pendekatanalias tidak sistematis dan komprehensif. Sebagai contoh membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menghapuskan utang. Padahal, tidak ada kejelasan mekanisme atau sistem yang dapat memitigasi bahaya moral sebesar 6,5 persen tahun ini. Populis, tapi tidak punya dasar diskursus yang dapat diaplikasikan pengusaha,” papar Wijayanto.
”Di sisi lain masih ada berbagai masalah yang merupakan warisan dari pemerintahan Presiden Jokowi seperti ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian regulasi, stagnasi pertumbuhan ekonomi, dan dampak perubahan iklim,” kata dia. Tantangan juga datang secara eksternal dengan gejolak ekonomi global yang semakin tidak pasti akibat memanasnya tensi geopolitik serta terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS untuk kali kedua.
”Berbagai kebijakan itu memberikan tekanan terhadap dunia usaha. Jadi, kinerja 100 hari pemerintahan baru ini masih menyisakan catatan penting. Poin yang bisa diangkat, pemerintah semestinya duduk bersama semuaPoin yang bisa diangkat, pemerintah semestinya duduk bersama semuaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah terobosan kebijakan ekonomi dalam 100 hari pertama menjabat.
Di atas kertas, belum ada indikator yang dapat mengukur kinerja ekonomi dari Kabinet Merah Putih yang baru dilantik pada 21 Oktober 2024. Pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2025 baru akan diumumkan di bulan ke-5 tahun berjalan. Namun sepanjang 100 hari kabinet bekerja, terdapat sinyalemen untuk membaca ke mana arah kecenderungan kebijakan ekonomi pemerintah akan berjalan.
Sayangnya dalam beberapa bulan pemerintahan berjalan, ia mencatat terdapat sejumlah kecenderungan yang harus diperbaiki pemerintah dalam menelurkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mewujudkan visi Asta Cita. ”Ini terlihat dari program makan siang gratis yang sebelumnya digadang menciptakan dampak ekonomi bagi UMKM, dalam realisasinya digerakkan oleh dapur sentral lewat pengadaan yang tidak transparan,” kata Direktur Program Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef, Eisha Maghfiruha Rachbini.Petugas menurunkan makan bergizi gratis yang akan diberikan ke anak-anak di Pendidikan Anak Usia Dini Rasfaldi Mukhlishin, Cakung, Jakarta Timur, Senin .
Ia juga menyayangkan pembantu Presiden yang tidak memiliki persiapan matang dalam menghadapi rezim Presiden AS Donald Trump. ”Padahal tantangan proteksionisme Trump harus direspons melalui langkah menarik relokasi pabrik dari AS maupun China, tapi mengurus Apple saja sampai sekarang belum berhasil menjadi realisasi investasi,” imbuhnya.
Survei Kepemimpinan Nasional 2025 Kepuasan Publik 100 Hari Pemerintahan Prabowo
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kecuali Pilkada Melalui DPRD, Publik Merespons Positif 7 Program Pemerintahan PrabowoDalam penilaian sentimen, hanya dipilih sentimen positif dan sentimen negatif.
Baca lebih lajut »
Proses Naturalisasi Reidewald Positif, Erick Thohir Minta Publik BersabarErick Thohir memastikan proses naturalisasi pemain asing Reidewald berjalan positif, sementara Ole dipastikan segera menjalani sumpah kewarganegaraan. Erick Thohir meminta publik untuk bersabar menunggu proses naturalisasi beberapa pemain dan memastikan bahwa proses tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Baca lebih lajut »
Sentimen Publik Positif Terhadap Putusan MK Pemilihan Presiden 2024Survei nasional LSI Denny JA menunjukkan 68,19 persen responden memiliki sentimen positif terhadap putusan MK yang mengizinkan semua partai politik mengajukan calon presiden pada tahun 2024. Hanya 31,81 persen yang memiliki sentimen negatif.
Baca lebih lajut »
Tidak Banyak Orang Tahu, Ini Silsilah Keluarga Menteri Satryo Soemantri BrodjonegoroPublik ikut penasaran di balik nama Brodjonegoro tersebut.
Baca lebih lajut »
Kenali Modus Terbaru Penipu Kuras Rekening Pakai QR CodeDi balik kemudahannya, ternyata ada bahaya di balik penggunaan QR code untuk transaksi.
Baca lebih lajut »
Menteri Wihaji Bersama IJTI: Media Berpengaruh Besar Membentuk Opini Publik demi Keluarga Lebih BaikMendukbangga Wihaji, berpendapat media televisi berpengaruh besar dalam membentuk opini publik dan menyebarkan nilai positif.
Baca lebih lajut »