Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat terpilih Nauvar Furqony Farinduan mengusulkan Badan Anggaran DPRD dan TAPD agar melibatkan dewan baru dalam pembahasan APBD ...
"Mumpung RAPBD itu belum ditetapkan, maka sebaiknya anggota DPRD NTB periodejuga dilibatkan untuk dimintai pendapatnya juga. Sebab ketika distrust itu muncul, tentu hal ini akan berdampak tidak baik kedepannya. Ketika hal itu terjadi maka tentu tidak akan ada yang mau disalahkan," tegas Farin.
"Tidak mudah menyusun RKA. Kalau copy paste sangat mudah. Tapi apakah itu yang kita cari, tentu tidak," terang politisi Partai Gerindra tersebut. "Saya sanksi kalau bicara, karena NTB ini terdiri dari 10 kabupaten kota. Kita belum bicara jenis belanja, ukuran hasil, proporsi anggaran apalagi membahas postur anggaran secara singkatan. Jangan mereka gubernur dan legislatif yang lama superior menjawab dinamika yang ada. Dewan baru bisa diakomodir. Jangan ujuk-ujuk kita disediakan APBD yang sudah jadi," jelasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anies jabarkan poin perubahan pada APBD-P 2019 yang turun dari APBDGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjabarkan poin-poin perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2019 yang turun dari ...
Baca lebih lajut »
DPRD Pertanyakan Dasar Pemprov Rancang APBD DKI 2020 Rp95 TriliunRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 mencapai Rp95,6 triliun, naik Rp6,9 triliun dari APBD DKI 2019 Rp89 triliun.
Baca lebih lajut »
DPRD Sebut Rancangan APBD DKI 2020 Tidak Rasional, Ini Kata AniesAnggota DPRD DKI mempertanyakan rancangan APBD DKI 2020 Rp 95,5 triliun yang diajukan Gubernur Anies Baswedan, khawatir pajak bakal digenjot.
Baca lebih lajut »
Anies Pangkas Rp 2,99 Trilliun di APBD Perubahan 2019Saat ini dalam APBD Perubahan 2019, anggaran belanja DKI disetujui menjadi Rp 77,9 Triliun.
Baca lebih lajut »
Untuk Formula E, Jakpro Ajukan Suntikan Dana Rp 305,2 Miliar dari APBDJakpro mengajukan suntikan dana berupa penyertaan modal daerah (PMD) sebanyak Rp 305,2 miliar dari APBD DKI Jakarta 2020.
Baca lebih lajut »
DPRD minta Pemprov DKI perhatikan penarik gerobak sampahDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk memerhatikan dan memfasilitasi para penarik gerobak sampah yang ...
Baca lebih lajut »