Dewan Pers Didesak Aktifkan Pedoman Penanganan Kekerasan

Desakan ini menyikapi masih adanya wartawan jadi korban arogansi aparat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Bantuan Hukum Pers mendesak Dewan Pers untuk mengaktifkan pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.

Dia mencontohkan, kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap jurnalis yang sedang meliput demonstrasi mahasiswa menolak RUU KUHP dan UU KPK di sejumlah daerah. Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Jakarta, Makassar, dan Jayapura sebagai urgensi meminta Dewan Pers mengaktifkan pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.

Sebelumnya, AJI mencatat setidaknya ada 10 jurnalis yang mengalami kekerasan dari aparat saat meliput demonstrasi mahasiswa serentak di berbagai daerah."Jurnalis yang menjadi korban , terverifikasi di Jakarta ada empat jurnalis, Makassar tiga jurnalis, dan tiga jurnalis di Jayapura, Papua," kata Ketua Bidang Advokasi AJI Joni Aswira.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Dewan Pers didesak aktifkan pedoman penanganan kekerasan jurnalisLembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak Dewan Pers untuk mengaktifkan pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis menyikapi masih adanya wartawan ...
Baca lebih lajut »

Dewan Pers minta dilibatkan dalam pembahasan RKUHPDewan Pers meminta pihaknya dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terkait dengan pengaturan ...
Baca lebih lajut »

Dewan Pers Minta Dilibatkan Dalam Pembahasan RKUHPSecara prinsip Agung mengatakan, Dewan Pers mengapresiasi dan berterima kasih atas penundaan pengesahan RUU KUHP.
Baca lebih lajut »

Dewan Pers Minta Dilibatkan dalam Pembahasan RUU KUHPRUU KUHP dinilai membatasi kebebasan pers.
Baca lebih lajut »

Temui Bamsoet, Komunitas Pers Tolak 10 Pasal RKUHPSepuluh pasal yang ditolak itu dinilai mengancam kebebasan pers di Indonesia
Baca lebih lajut »

Sejumlah Pasal RUU KUHP Ancam Kebebasan PersDewan Pers meminta dilibatkan dalam pembahasan RUU KUHP, sementara AJI juga meminta pemerintah mendengar aspirasi komunitas pers. RUUKUHP
Baca lebih lajut »