Dewan Pengawas KPK Sebut Surat Pengunduran Lili Pintauli Diajukan ke Jokowi Sejak 30 Maret
Alasannya, Lili sudah mengundurkan diri terhitung per hari ini, 11 Juli 2022, sehingga tidak lagi menjadi bagian dari insan KPK. Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah meneken surat keputusan presiden soal pemberhentian Lili.
Terhadap dugaan penerimaan gratifikasi terkait akomodasi hotel dan tiket menonton MotoGP Mandalika sebagaimana laporan, Dewas mengaku tidak mempunyai wewenang mengusut itu. "Tentunya berdasarkan keputusan UU itu bukan ranahnya dari Dewas. Dewas hanya mengadili perbuatan yang diduga melanggar kode etik dan perilaku. Itu berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU KPK," ungkap Tumpak.
Sementara itu, Anggota Dewas Albertina Ho menambahkan penetapan sidang etik ini, termasuk dugaan penerimaan gratifikasi, akan dikirim ke pimpinan KPK.Respons Ketua KPK soal Lili Pintauli Mundur dari Wakil Ketua, Sampaikan Ucapan Terima Kasih"Tentunya penetapan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan KPK. Tentang nanti pimpinan akan menindaklanjuti, silakan tanya ke pimpinan. Itu bukan wewenang Dewas," kata Albertina.
"Tapi, tentunya penetapan ini, setelah ini akan kami sampaikan pada pimpinan. Apakah nantinya pimpinan menindaklanjuti dan seterusnya, itu bukan wewenang kami," ujarnya menambahkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewan Pengawas KPK Akan Bermusyawarah Sebelum Menjatuhkan Putusan Kepada Lili PintauliDewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermusyawarah sebelum menjatuhkan putusan terkait dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.
Baca lebih lajut »
Ketua KPK Firli Bahuri Datangi Kantor Dewan Pengawas Jelang Pembacaan Putusan Lili Pintauli Siregar - Tribunnews.comFirli Bahuri mendatangi kantor Dewan Pengawas atau Dewas KPK jelang pembacaan putusan terhadap Lili Pintauli Siregar.
Baca lebih lajut »
Dewan: Butuh Rp 150 M untuk JalanKondisi jalan di Kota Malang mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kota Malang.
Baca lebih lajut »
Dewan Berharap Proyek Sentra IKM Slag Aluminium Kendalsari Tak MolorKomisi C DPRD Jombang mengingatkan proyek sentra IKM slag aluminium di Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito jangan sampai molor. Mengingat proyek pembangunan sentra IKM di Desa Bakalan, Kecamatan Sumobito molor melebihi batas waktu pekerjaan yang sudah ditetapkan.
Baca lebih lajut »
Didesak Dewan Blacklist ACT, Anies Hormati Proses Hukum BerjalanGubernur Anies didesak untuk blacklist lembaga ACT dari kerja sama atau kolaborasi kegiatan sosial Pemprov. Anies menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum.
Baca lebih lajut »
Dewan Kesenian antara Ada dan TiadaEksistensi dewan kesenian di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sangat tergantung pada kedekatan figur pengelola dewan kesenian dengan kepala daerah. Acap kali selera kepala daerah sangat menentukan eksistensi dewan kesenian.
Baca lebih lajut »