Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) meminta Ketua Umum (Ketum) PWI Hendry Ch Bangun tidak berkelit dan menaati keputusan, tentang sanksi dan tindakan organisatoris terhadap dirinya dan tiga pengurus lainnya.
Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia meminta Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun tidak berkelit dan menaati keputusan, tentang sanksi dan tindakan organisatoris terhadap dirinya dan tiga pengurus lainnya.
Sasongko memastikan, pihaknya telah mengeluarkan empat surat keputusan tentang Sanksi Organisatoris terhadap Hendry Ch Bangun selaku ketua PWI dan tiga pengurus lainnya, yaitu Sekretaris Jenderal PWI, Sayid Iskandarsyah; Wakil Bendahara Umum PWI, M Ihsan; dan Direktur UMKM PWI Syarif Hidayatullah.
Selain itu, Hendry juga meyakini ketiga orang yang dijatuhi sanksi tersebut tidak pernah diperiksa atau dikonfirmasi sama sekali oleh DK PWI. Pemanfaatan Dana UKWDiketahui, DK PWI telah menjatuhkan sanksi atas penyalahgunaan pemanfaatan dana UKW, yang menurut pengakuan Ketum PWI ternyata ada yang diperuntukkan sebagai cashback dan fee marketing.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI tidak Berkelit Terima Sanksi OrganisatorisDEWAN Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia DK PWI meminta Ketua Umum Ketum PWI Hendry Ch Bangun tidak berkelit dan menaati keputusan tentang sanksi
Baca lebih lajut »
Sekjen PWI sanggah pernyataan DK PWI terkait dugaan penyelewengan danaSekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Sayid Iskandarsyah, menyanggah pernyataan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat terkait ...
Baca lebih lajut »
Hakim Konstitusi Menyentil Dewan Kehormatan Penyelenggara PemiluHakim konstitusi Arief Hidayat menyinggung soal sanksi peringatan keras terakhir berulang yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyentil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang tidak tegas memberi sanksi ke Ketua KPU. Hasto berkaca dari Pemilihan Umum (Pemilu) 1971. Kala itu, Soeharto berusaha mempertahankan kekuasaan dengan mengerahkan unsur-unsur negara.
Baca lebih lajut »
Tok! Sidang Sengketa Pilpres Dimulai, Risma Hingga Sri Mulyani HadirSelain empat menteri tersebut, MK juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca lebih lajut »
Selain Posisi Ketum Golkar, Jokowi Disebut Berpeluang Menjadi Ketua Dewan Pembina: Tempat Terhormat Hanya Ada DuaBerita Selain Posisi Ketum Golkar, Jokowi Disebut Berpeluang Menjadi Ketua Dewan Pembina: Tempat Terhormat Hanya Ada Dua terbaru hari ini 2024-04-04 10:28:16 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Gerindra: Lawatan Prabowo ke China dan Jepang Sudah Dikomunikasikan dengan Presiden JokowiWakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, undangan Pemerintah China dan Jepang sebuah kehormatan.
Baca lebih lajut »