Tantangan yang dihadapi rakyat Kashmir di wilayah yang diduduki Pakistan atau Pakistan Occupied Kashmir (PoK) dan Gilgit Baltistan di bidang
Tantangan yang dihadapi rakyat Kashmir di wilayah yang diduduki Pakistan atau Pakistan Occupied Kashmir dan Gilgit Baltistan di bidang ekonomi dan politik dibicarakan dalam pertemuan ke-31sesi ke-55 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Jumat .
“Sangat penting untuk mengakui tantangan-tantangan yang ada dan kekurangan-kekurangan Pakistan dalam bidang-bidang penting ini,” ujarnya Dalam keterangannya, dia juga menekankan perlunya mengatasi kesenjangan ekonomi tersebut dan memastikan manfaat pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Retno: Dewan HAM PBB harus tangani pelanggaran Israel atas PalestinaMenteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap ...
Baca lebih lajut »
Munir dibunuh 20 tahun lalu: Komnas HAM lanjutkan penyelidikan, periksa Suciwati dan Usman HamidKomnas HAM melanjutkan proses penyelidikan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, dalam kerangka pelanggaran HAM berat. Pada Jumat (15/03), Komnas HAM memeriksa Suciwati, istri mendiang Munir dan eks anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, Usman Hamid.
Baca lebih lajut »
Perang Israel-Gaza: AS serukan gencatan senjata sementara dalam draf resolusi Dewan Keamanan PBBAmerika Serikat mengajukan draf resolusi di Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata sementara di Gaza. Di sisi lain,Hamas meminta gencatan senjata yang permanen.
Baca lebih lajut »
Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Menggelar Pertemuan di YogyakartaMajelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) menggelar pertemuan selama 3 hari di Yogyakarta, dalam rangka mengikuti ALTITUDE (Academic Leadership Training on Innovative Transformation for University Development and Empowerment). Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan para guru besar dengan membumikan kepemimpinan akademik.
Baca lebih lajut »
Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ Ditunjuk Presiden, Anies Sebut Tidak PentingJPNN.com : Anies Baswedan mengatakan bahwa RUU DKJ baru yang lebih spesifik seharusnya bisa menyelesaikan masalah Jakarta.
Baca lebih lajut »
DPR dan Pemerintah Setujui Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Langsung PresidenDewan Kawasan Aglomerasi berbeda dengan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dapat dipimpin oleh wakil presiden.
Baca lebih lajut »