Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung mendesak DPRD Provinsi Bangka Belitung untuk segera membentuk Pansus guna melakukan investigasi terhadap perhitungan kerugian lingkungan akibat kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Nilai kerugian lingkungan yang mencapai Rp 271 triliun tersebut dipertanyakan dan diduga tidak berdasarkan perhitungan yang tepat. Permasalahan ini mengancam kepercayaan investor dan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat setempat.
Guna memulihkan kepercayaan investor terhadap dunia tambang di Bangka Belitung, DPRD Provinsi Bangka Belitung kembali didesak membentuk Pansus untuk perhitungan kerugian lingkungan dampak pertambangan dari kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Desakan ini disampaikan Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung lantaran nilai kerugian lingkungan mencapai Rp 271 triliun itu dicurigai kuat tak berdasarkan perhitungan yang tepat.
Perkara ini dinilai berdampak pada tergerusnya kepercayaan investor dalam negeri dan internasional terhadap Bangka Belitung sehingga membuat ekonomi masyarakat setempat turun drastis. Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung, Kurniadi Ramadani menegaskan pihaknya mendukung semua upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kendati demikian pemberantasan korupsi harus dari niat yang baik, bukan karena tekanan ataupun kepentingan kekuasaan bisnis sehingga tidak terkesan tebang pilih. 'Kontroversi terhadap perhitungan kerugian negara bernilai Rp 271 T harus segera diselesaikan yang hingga hari ini adalah kegaduhan di Bangka Belitung. Bisa berakibat kondisi tidak kondusif yang harus kita antisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi dan terulang kasus serupa di Bangka Belitung seperti terjadi pada 5 Oktober 2006 lalu. Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dan DPRD provinsi Bangka Belitung menyikapi permasalahan ini dengan serius karena sangat berdampak bagi ekonomi Bangka Belitung,' ucap Kurniadi dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025). Kurniadi mendesak penegak hukum dan pihak terkait dalam tata laksana pertambangan di Bangka Belitung untuk membuka seluas-luasnya dan menyajikan data valid kepada publik. Langkah ini juga bertujuan memberikan keadilan bagi rakyat Bangka Belitung dan untuk menghentikan perpecahan serta kegaduhan di Bangka Belitung. 'Kami mendorong DPRD Bangka Belitung memanggil semua pihak dalam penyajian data valid yang selanjutnya disajikan kepada publik. Agar tidak terjadi fitnah yang berkepanjangarı di negeri serumpun sebalai ini. Kami mendorong DPRD agar membentuk Pansus dalam menyikapi permasalahan ini,' tegasnya. Selain Pansus, DPRD juga didesak membentuk tim kajian khusus yang terdiri dari berbagai pihak berkompeten. Hal itu akan berdampak dalam pengumpulan data valid, verifikasi faktual dan metode perhitungan serta kajian-kajian logis yang dapat diuji secara ilmiah dan dipertanggungjawabkan agar dapat memberikan pencerdasan kepada masyarakat secara luas. 'Karena permasalahan ini telah menjadi konsumsi publik baik nasional maupun internasional untuk mengembalikan kepercayaan kepada Bangka Belitung. Isu lingkungan sangat berpengaruh pada kepercayaan dunia Internasional,' serunya. Terkait validasi atas nilai kerugian lingkungan dalam dugaan korupsi tata niaga timah itu, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) melalui Inspektur Tambang mengeluarkan Data SIUJP dan Data Mitra PT. Timah yang bekerjasama dengan PT. Timah di Penambangan Kementerian ESDM juga didorong menyuguhkan data kemajuan tambang selama periode 2015-2022 yang mengacu kepada data di ESDM maupun data laporan berkala dari PT. Timah. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didesak memberikan data bukaan lahan serta Relamasi dari PT. Timah pada periode 2015-2022. Buka Data TerkaitTak hanya itu, Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung juga meminta Balai Pemantapan Kawasan hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) XIII Pangkalpinang Bangka Belitung sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendereral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk memberikan data hasil pelaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut pada periode 2015 - 2022 secara menyeluruh. Data serupa pada periode yang sama juga diharapkan dapat disampaikan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batu Rusa Cerucuk yang merupakan unit pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Aliran Sungai dan Rehabilitasi hutan. 'Kondisi hari ini ekonomi di Bangka Belitung sudah memprihatinkan seperti yang terjadi di kabupaten Bangka tengah yang saat ini mendapat perhatian pemerintah pusat dengan ditetapkannya sebagai daerah afirmasi penanggulangan kemiskinan prioritas. Dimana Bappeda Bangka Tengah mendata pada 2024 masyarakat yang masuk dalam katagori miskin mencapai 12.040 jiwa,' tukas Kurniadi. 'Hal ini harus menjadi perhatian serius terutama pihak pemerintah dan DPRD di Bangka Belitung. Dari semua yang kami sampaikan tersebut di atas, kami mengajak seluruh komponen masyarakat di Bangka Belitung untuk membuka mata dan hati kita terhadap permasalahan ini demi nasib kita hari ini dan selanjutnya. Ayo kita bersama sama mendudukkan permasalahan dan bekerjasama mencarikan solusi dalam penyelesaian dengan harapan Bangka Belitung tetap damai sejahtera dan kondusif,' imbuhny
CORRUPTION MINING INVESTOR ECONOMY ENVIRONMENT
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD Babel Bentuk Pansus Hitung Kerusakan Lingkungan Akibat TimahDPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menghitung ulang kerusakan lingkungan akibat penambangan timah yang diklaim mencapai Rp 271 triliun. Keputusan ini diambil setelah DPRD di datangi berbagai kelompok masyarakat yang mempertanyakan kebenaran dan keakuratan hasil perhitungan tersebut. Pansus ini juga akan melibatkan para legislator dan senator daerah pemilihan Bangka Belitung serta berkoordinasi dengan DPD dan DPR RI.
Baca lebih lajut »
DPRD Babel Didesak Bentuk Pansus Usut Kerugian Lingkungan Tambang dari Kasus KorupsiAliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung mendesak DPRD Provinsi Bangka Belitung membentuk Pansus untuk menghitung kerugian lingkungan dampak pertambangan dari kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Hal ini sebagai bentuk memulihkan kepercayaan investor terhadap dunia tambang di Bangka Belitung. Desakan ini didasari oleh nilai fantastis kerugian lingkungan mencapai Rp271 triliun yang dicurigai kuat tak berdasarkan perhitungan yang tepat.
Baca lebih lajut »
5.000 vaksin PMK Tambahan Diajukan Bangka BelitungSaat ini realisasi vaksinasi PMK ternak sapi milik petani sudah mencapai 3173 dosis atau 793 persen dari target 4000 dosis vaksin
Baca lebih lajut »
Serangan Buaya Menakutkan di Bangka BelitungIndonesia menempati peringkat tertinggi dalam serangan buaya terhadap manusia secara global. Bangka Belitung menjadi salah satu wilayah dengan insiden serangan yang tinggi. Aktivitas tambang ilegal yang merusak habitat buaya menjadi salah satu penyebab utama konflik antara manusia dan buaya.
Baca lebih lajut »
SAR Pangkalpinang Berusaha Evakuasi ABK Kapal Tenggelam di Tanjungberiga Bangka BelitungSAR berupaya mengevakuasi ABK KM Cahaya Abadi yang dikabarkan tenggelam dihantam ombak di Perairan Tanjungberiga, Bangka Belitung.
Baca lebih lajut »
Bambang Hero: Kerugian Negara Rp 300 Triliun di Bangka Belitung Belum Termasuk Dampak di LautBambang Hero beberkan kalkulasi kerugian negara akibat korupsi tata kelola timah, juga temuan di lapangan.
Baca lebih lajut »