DPR mendesak Yasonna segera merespons RUU HIP yang telah ditunda pembahasannya.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Febrianto Adi Saputro Baca Juga Sejumlah fraksi meminta pemerintah untuk menyampaikan sikapnya terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila . Hal ini disampaikan saat rapat kerja antara Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Kamis .
Mulyanto mengingatkan soal banyaknya dorongan tokoh, kelompok maupun organisasi masyarakat untuk mencabut RUU HIP. Sehingga, Yasonna selaku perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU. Baleg DPR RI pada hari ini resmi mencabut 16 Rancangan Undang-undang dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Hal tersebut diketok dalam rapat kerja dengan Pemerintah dan DPD dengan agenda evaluasi prolegnas prioritas tahun 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Baleg Sebut Nasib RUU HIP Tergantung Pimpinan DPR dan FraksiKetua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa kewenangan untuk mencabut Rancangan Undang-Undang tentang Haluan...
Baca lebih lajut »
Nasib RUU HIP di Tangan Pimpinan DPR, Pengamat: Hindari PolarisasiBadan Legislasi (Baleg) DPR menegaskan kewenangan untuk mencabut Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU...
Baca lebih lajut »
Alasan Baleg DPR Belum Ditariknya RUU HIP dari Prolegnas |Republika OnlineBaleg DPR ungkap alasan belum ditariknya RUU HIP dari Prolegnas prioritas
Baca lebih lajut »
Saran Kader Partai Demokrat di DPR soal Nasib RUU HIPAnggota DPR dari Partai Demokrat (PD) Bambang Purwanto menyatakan, dinamika di masyarakat dalam merespons RUU HIP seharusnya menggugah nurani para wakil rakyat. RUUHIP
Baca lebih lajut »
RUU P-KS Ditarik dari Prolegnas Prioritas DPR 2020, Ini AlasannyaRUU P-KS diusulkan Komisi VIII DPR untuk ditarik dari Prolegnas prioritas 2020. Komisi VIII mengatakan usulan agar RUU P-KS ditarik dari prioritas 2020 karena masalah waktu pembahasan. RUUPKS
Baca lebih lajut »