Komnas HAM akan menemui sejumlah kementerian dan DPR untuk mendesak percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan menemui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi UU karena dianggap penting untuk memberikan perlindungan terhadap PRT. Komnas HAM akan mendorong DPR RI segera menyetujui RUU tersebut sebagai RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna untuk dibahas segera oleh Badan Legislasi bersama pemerintah.
"Sebenarnya bulan ini kami sudah mengajukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan, Seharusnya pekan lalu. Tapi karena jadwalnya bentrok dengan pertemuan presiden, maka dijadwalkan ulang," jelas Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah kepada VOA, Sabtu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRTKomnas HAM mendesak agar DPR dan Pemerintah segera membahas RUU PPRT dan mengesahkannya agar ada kepastian hukum untuk pekerja rumah tangga.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Dorong DPR Setujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga |Republika OnlineUU diperlukan guna mencegah berlarutnya pelanggaran HAM terhadap PRT
Baca lebih lajut »
Kejagung Klaim Sudah Komunikasi dengan Komnas HAM Soal Penanganan Kasus HAM BeratMenurut Ketut, jaksa akan menindaklanjuti arahan Presiden soal penyelesaian pelanggaran HAM Berat.
Baca lebih lajut »
Keluarga Lukas Enembe Mengadu ke Komnas HAM, KPK: Melanggar HAM-nya di Mana?KPK menyatakan tidak memahami langkah keluarga Lukas Enembe yang mengadu ke Komnas HAM. “Kami tidak paham apa yang disampaikan oleh pihak keluarga terkait hal dimaksud, melanggar HAM-nya di mana?” ujar juru bicara KPK Ali Fikri. Nasional KPK
Baca lebih lajut »
KPK Respons Laporan Keluarga Lukas Enembe ke Komnas HAM: Justru Kami Menjunjung Tinggi HAM - Tribunnews.comAli juga menyampaikan, KPK tidak pernah memaksa Lukas Enembe untuk menjalani agenda pemeriksaan, meski KPK mempunyai dokumen menyatakan yang bersangkutan fit untuk menjalani proses hukum. (Ld)
Baca lebih lajut »
RUU PPRT Belum Disahkan DPR, Puan Maharani: Pembahasannya Harus BerkualitasPuan Maharani mengklaim sejak awal menjabat Ketua DPR dia berupaya agar pembahasan RUU harus berkualitas, termasuk RUU PPRT.
Baca lebih lajut »