'Namun, dalam realitas konteksnya, MK yang merdeka harus diperjuangkan, dan dikondisikan bersih dari pengaruh politik kekuasaan, termasuk Presiden Jokowi,' ujarnya. (ist) DennyIndrayana
akan menabrak norma dan etika konstitusional jika mengabulkan permohonan penurunan batas usia pencalonan capres-cawapres.
Sehingga, Denny menyebut, MK harus dijaga dan dikontrol agar merdeka dari kepentingan politik siapapun. Selain itu, jelas Denny, posisi Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi menimbulkan persoalan etik konstitusional.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Vicky Prasetyo Sebut Jadi Politisi Harus Bermodalkan Rasa Takut: Takut Mengkhianati RakyatMemutuskan terjun ke dunia politik meski menuai banyak pro kontra dari netizen, Vicky Prasetyo optimistis dirinya akan menang di Pileg 2024.
Baca lebih lajut »
Kemenkes dan IDI Punya Hotline Pengaduan Bullying Dokter, Harus Lapor Dua-duanya?Kemenkes dan IDI sama-sama mempunyai hotline pengaduan kasus bullying pada dokter.
Baca lebih lajut »
8 Barang yang Harus Disingkirkan dari Ruang TamuUntuk mencegah ruang tamu berantakan, singkirkan barang-barang yang tidak lagi digunakan. Berikut barang yang harus disingkirkan dari ruang tamu.
Baca lebih lajut »
Erick Ungkap Syarat Jika Dipilih Jadi Bacawapres: Salah Satunya Harus Tegak Lurus dengan PresidenNama Erick Thohir kerap masuk dalam lembaga survei bursa calon wakil presiden. Erick menyebutkan punya 4 syarat jika dirinya diamanati untuk maju dalam pilpres
Baca lebih lajut »
MUI dan Ustaz Derry Sulaiman Sepakat Jeje Govinda Harus Ceraikan Syahnaz Gegara SelingkuhJeje Govinda lebih memilih memaafkan istrinya Syahnaz Sadiqah setelah diduga berselingkuh dengan Rendy Kjaernett tuai komentar, termasuk dari MUI dan Ustaz Derry Sulaiman
Baca lebih lajut »
Dinilai Terlalu Mahal, Pemerintah Harus Jelaskan Soal Tarif LRT JabodebekPENGAMAT transportasi dari Universitas Indonesia Alvinsyah mengatakan, pemerintah harus transparan dalam menetapkan tarif transportasi umum dalam hal ini LRT Jabodebek.
Baca lebih lajut »