Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan bahwa Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie memiliki ...
Jakarta - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan bahwa Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie memiliki kapasitas dan integritas dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK.
Menurut dia, meskipun preferensi politik Jimly condong ke salah satu bakal calon presiden, kinerja yang bersangkutan dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK patut diapresiasi. Namun menurut dia, keputusan MKMK juga dapat berdampak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menetapkan batas usia capres/cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
Dalam diskusi daring tersebut, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi juga meyakini bahwa Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie akan memberikan putusan secara profesional.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Koordinator KPMK Soroti Sikap Denny Indrayana yang Menuntut Ketua MK MundurJPNN.com : Koordinator Koalisi Muda Pendukung Mahkamah Konstitusi (KPMK) Amin Iskandar menilai Denny Indrayana sebagai pelapor dalam dugaan pelanggaran etik
Baca lebih lajut »
Hari Ini, Ketua MK Anwar Usman Dijadwalkan MKMK untuk Jalani Pemeriksaan KeduaMKMK akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman atas dugaan pelanggaran kode etik.
Baca lebih lajut »
Ketua MKMK Ungkap Dugaan Anwar Usman Berbohong Soal Tak Ikut Rapat Putusan Usia CapresMajelis Kehormatan MK kembali akan memeriksa sejumlah hakim, di antaranya Anwar Usman.
Baca lebih lajut »
MKMK Sudah Simpulkan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua MK Anwar Usman, Akan Dibacakan Selasa MendatangKetua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan, pihaknya juga telah memeriksa seluruh administratif pelaporan dugaan etik sembilan hakim MK.
Baca lebih lajut »