Puan mengatakan, pihaknya memahami aksi demo mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan, tetapi ia juga meminta mahasiswa untuk mendengarkan penjelasan dari DPR.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengharapkan hendaknya demonstrasi dilakukan secara tertib dan santun, pernyataan ini menyikapi berbagai runtutan unjuk rasa yang belakangan ini terjadi baik di Jakarta atau kota besar lainnya. Pihaknya pun siap membuka ruang diskusi dengan mahasiswa apabila mahasiswa kembali menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI.
Dia memastikan, DPR RI akan membuka ruang bagi mahasiswa untuk berdialog membicarakan berbagai isu termasuk Undang-Undang KPK hasil revisi. "DPR itu rumah rakyat, kita membuka ruang seluas-luasnya selama aspirasi rakyat itu dilakukan secara sopan santun," kata Puan. Dia pun menegaskan kembali, hendaknya penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh para mahasiswa bisa disalurkan secara tertib. "Kita siap berdiskusi tetapi bukannya beramai-ramai datang kemudian tidak tertib dan meminta keinginan mereka tanpa meminta penjelasan dari kita," tandas Puan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD DKI Minta Penetapan AKD Rampung 20 OktoberProses penyusunan AKD periode 2019-2024 mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Baca lebih lajut »
Air Mata Tumpah di Gedung KPK Saat Mendoakan Lima Mahasiswa yang GugurAksi renungan malam dan doa bersama di KPK untuk mengenang mahasiswa yang gugur dalam aksi demonstrasi 23-24 September. DemoMahasiswa
Baca lebih lajut »
Keluarga Tolak Visum karena Tak Ingin Jasad Akbar Alamsyah DibedahKakak korban kerusuhan demonstrasi di DPR Akbar Alamsyah, Fitri Rahmayani (25) tak bersedia jasad adiknya divisum. Menurutnya, keluarga tak ingin jasad Akbar dibedah. AkbarAlamsyah DemoRicuh
Baca lebih lajut »
Cerita Sahabat Akbar Alamsyah Sebelum Ikut DemonstrasiAkbar Alamsyah merupakan korban meninggal setelah demonstrasi 25 September.
Baca lebih lajut »
Perubahan Tata Tertib DPRD Harus Mengacu PP Nomor 12 Tahun 2018Cholida berpendapat, seharusnya DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten memakai lebih dulu peraturan tata tertib kedewanan yang sudah dibuat oleh Anggota Dewan periode sebelumnya.
Baca lebih lajut »