Sri Mulyani memohon kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk memformulasi ulang acuan belanja wajib pendidikan.
Foto: Menteri Keuangan , Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memohon kepada Badan Anggaran DPR untuk memformulasi ulang acuan belanja wajib atau mandatory spending anggaran pendidikan yang sebesar 20%.
Ia mencontohkan kondisi ini terjadi seperti pada 2022. Pada tahun itu, penerimaan negara melonjak karena adanya kenaikan harga minyak mentah dunia ditambah dengan ambruknya kurs rupiah, implikasinya ialah beban subsidi yang ikut meroket dari semula didesain Rp 350 triliun membengkak menjadi Rp 550 triliun. Kenaikan itu harus dikompensasi dari belanja pendidikan yang sebesar 20%.
"Maka kami juga sudah membahasnya di Kementerian Keuangan ini caranya mengelola APBN tetap comply atau patuh dengan konstitusi di mana 20% setiap pendapatan kita harusnya untuk pendidikan," tegas Sri Mulyani. Makanya, praktik yang terjadi dalam pengelolaan anggaran itu ia katakan selama ini menggunakan anggaran mandatory spending yang sebetulnya masuk dalam struktur above the line itu dengan mengkategorikannya sebagai cadangan anggaran pendidikan sebagai bantalan anggaran pendapatan dan belanja negara .
Sri Mulyani Menkeu Mandatory Spending
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sri Mulyani dan DPR Pangkas Subsidi Energi Pemerintahan Prabowo Rp 1,1 Triliun, Ini AlasannyaPemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati pemangkasan anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani & DPR Sepakat Pangkas Subsidi Energi, Porsi BBM-LPG TurunPemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati pemangkasan anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2025.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Minta DPR Tak Kaku soal APBN Pertama PrabowoMenteri Keuangan Sri Mulyani meminta DPR RI mendesain RAPBN 2025 dengan fleksibilitas. Ia menekankan pentingnya responsif terhadap gejolak ekonomi global.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Minta DPR Tak Kaku Soal RAPBN 2025Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Komisi XI DPR jangan mengunci angka-angka rigid dalam Rancangan APBN 2025.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Jawab Kritikan Anggota DPR Soal Kurs RupiahGold
Baca lebih lajut »
Beda Pandangan Sri Mulyani dengan Fraksi di DPR soal Masa Depan RupiahPemerintah masih mewaspadai ketidakpastian global sehingga asumsi nilai tukar rupiah menjadi Rp 16.100.
Baca lebih lajut »