Revisi Perpres 55/2019 sedang disiapkan, bahkan aturan turunannya juga buat meringankan investor dan mempercepat akselerasi kendaraan listrik.
Potensi investasi kendaraan listrik di Tanah Air disebut Moeldoko sangat besar tetapi beberapa calon investor menilai masih ada ketentuan yang dirasa memberatkan.Misalnya, kata Moeldoko, terkait ketentuan 'uang jaminan' yang harus disimpan di Indonesia dan jangka waktu pembebasan Pajak Penghasilan Badan atauUang jaminan itu saat ini sedang dikaji tidak melibatkan uang tunai, melainkan aset tetap atau tidak bergerak seperti tanah.
"Aturan turunan juga perlu disiapkan sehingga ketika Perpres hasil revisi keluar, peraturan pelaksanaan itu juga segera diterbitkan," ucap Moeldoko dalamSalah satu calon investor yang sedang menunggu mengguyur duit ke Indonesia disebut Moeldoko adalah Vinfast. Produsen mobil listrik asal Vietnam ini berencana menanam modal sekitar US$1,2 miliar atau kira-kira Rp18,8 triliun.
Moeldoko usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin mengatakan sudah melaporkan pada presiden tentang rencana insentif fiskal bagi investor kendaraan listrik terhadap unit completely built up ke Indonesia.Pada Agustus lalu Kementerian Perindustrian pernah mengungkap berencana membuat pajak impor mobil CBU menjadi nol persen khusus untuk calon investor yang berkomitmen investasi.
Strategi impor CBU ini bisa membuat investor membawa produk-produknya lebih dulu di dalam negeri dan menjualnya harga murah sebelum memproduksinya di Tanah Air.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah resmi luncurkan Perpres Stranas Bisnis dan HAMPemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 ...
Baca lebih lajut »
Perpres Stranas Bisnis dan HAM Diluncurkan, Menkumham Segera Rampungkan Peraturan TurunanYasonna mengatakan, tata kelola yang baik dalam dunia usaha, tidak lepas dari tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia (HAM).
Baca lebih lajut »
Mahfud sebut Perpres Stranas Bisnis dan HAM jadi penarik investorMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang ...
Baca lebih lajut »
Pasar Ekspor Lesu, Pemerintah Bakal Revisi Kebijakan IniAda beberapa kebijakan yang bertujuan menggeber kinerja ekspor nasional.
Baca lebih lajut »
Ide Ganjar Mewujudkan UU Pesantren demi Kemajuan PonpesJPNN.com : Ganjar Pranowo menyatakan ponpes punya ciri khas khusus dan bisa menampung lebih banyak anak-anak dalam belajar pendidikan umum sembari menyantri.
Baca lebih lajut »