Deliveree telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memanfaatkan momentum Ramadan dan Lebaran 2023.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Startup logistik Deliveree telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memanfaatkan momentum Ramadan dan Lebaran 2023 dengan maksimal.
Dari sisi armada, dia mengatakan pihaknya akan mempercepat proses perekrutan dan orientasi armada beberapa bulan lebih awal. Hal tersebut untuk memastikan kelancaran pengiriman dan pelayanan di tengah periode yang sibuk. Agarwal melanjutkan aplikasi dan layanan perusahaan akan berjalan normal selama periode Ramadan dan Lebaran.
Agarwal melanjutkan bisnis logistik pada 2023 akan cenderung mengalami perlambatan dibandingkan dengan 2022. Hal ini seiring dengan adanya kekhawatiran ekonomi global dan domestik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pendaftaran KIP Kuliah 2023 Dibuka, Gratis Kuliah sampai LulusPendaftaran KIP Kuliah 2023 dimulai dengan pendaftaran Akun Siswa KIP Kuliah 2023 hingga 31 Oktober 2023.
Baca lebih lajut »
Startup Deliveree Klaim Kinerja Tumbuh 60 Persen Awal 2023Startup Deliveree mengeklaim kinerja bisnisnya bisa tumbuh 60 persen pada Januari 2023 secara tahunan.
Baca lebih lajut »
Kementerian Agama Umumkan Keputusan Biaya Haji 2023 BesokKementerian Agama akan mengumumkan keputusan terkait rencana kenaikan biaya haji pada besok, Selasa, 14 Februari 2023.
Baca lebih lajut »
Simak Kesiapan Indonesia Hadapi Digitalisasi 2023CNBC Indonesia kembali menyelenggarakan Tech & Telco Outlook 2023 yang akan diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2023.
Baca lebih lajut »
Jadwal Pertandingan Proliga 2023 Putaran II - Pekan 3: Yogyakarta, 16-19 Februari 2023 - Bola.netJadwal lengkap pertandingan Proliga 2023 Putaran II - Pekan 3 di GOR UNY Yogyakarta, 16-19 Februari 2023.
Baca lebih lajut »
Biaya Haji 2023 Diumumkan Hari Ini Rabu 15 Februari 2023Biaya haji 2023 dijadwalkan akan diumumkan hari ini Rabu (15/2/2023) dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR dan Kemenag.
Baca lebih lajut »