Saat itu, impor beras dibuka setahun menjelang Pemilu 2019.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan impor beras yang tengah bergulir menjelang tahun politik membuka ingatan publik dengan peristiwa serupa pada 2018 lalu. Adakah kaitan antara impor beras dengan kepentingan politik?
Pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesa Khudori menuturkan, terdapat sedikit perbedaan saat impor beras 2022 dan 2018 lalu. Selain karena jarak tahun yang berbeda, kondisi perberasan pun demikian. Pemerintah dinilai tidak memiliki perencanaan matang. Selain tak bisa memastikan waktu kedatangan, volume impor beras juga terlampau besar."Kita tahu ini membawa mudharat yang luar biasa karena beras impor itu masih tersisa. Usianya sampai empat tahun di gudang Bulog," katanya.
Pemerintah waswas. Sebagai stabilitator harga, Bulog wajib menggelontorkan beras terus menerus. Di sisi lain, dengan pasokan yang tipis, cadangan beras bisa habis. "Jadi apakah itu terkait pemilu, sepertinya saya tidak melihat karena harga beras juga masih mahal. Apalagi beras yang diimpor Bulog itu beras premium yang dijual dengan harga medium. Pemerintah justru nombok," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DKPP Berhentikan Sementara 4 Penyelenggara Pemilu karena Tak Urus Cuti PNSDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada empat penyelenggara pemilu Kabupaten Tolikara.
Baca lebih lajut »
Dejavu Minyak Goreng?Meski belum memicu keresahan sosial seperti tahun lalu, kenaikan harga minyak goreng tetap perlu diredam. Miris rasanya jika harga Minyakita, ”senjata” penstabil harga minyak goreng, justru naik dan kehilangan fungsinya. Kolom AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Ini Jadwal dan Tahapan Kampanye Pemilu 2024Kampanye Pemilhan Umum (Pemilu) adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu. Aturan Kampanye Pemilu termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Ta
Baca lebih lajut »
Menpora Amali Beberkan Alasan Inpres 3/2019 Perlu PenyempurnaanMenpora Zainudin Amali membuka FGD soal revisi dan penyempurnaan Inpres 3/2019 di Palembang, mengapa produk hukum itu perlu direvisi?
Baca lebih lajut »
Revisi PP 1/2019 Soal Devisa Hasil Ekspor Selesai Bulan IniSri Mulyani mengatakan, revisi PP 1/2019 sedang dalam tahap pembahasan. Nantinya, desain kebijakan baru akan memuat cakupan sektor Devisa Hasil Ekspor (DHE) hingga ambang batas atau threshold.
Baca lebih lajut »
Bulog Diminta Jaga Stok Beras 2,4 Juta Ton, Persiapan Pemilu?Bulog diminta jaga pasokan beras tahun ini 2,4 juta ton. Untuk apa saja dan apakah cukup?
Baca lebih lajut »