Ia menegaskan, DPRD Sumbar memiliki tugas untuk mengawasi penggunaan aset milik pemprov.
KOMISI III DPRD Provinsi Sumatra Barat akan mengandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit investigasi pengelolaan Hotel Novotel yang merupakan kerja sama build over transfer dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.
“Dia sudah dua kali kita panggil. Dia ini kan sudah hampir 30 tahun kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat membangun hotel menggunakan aset tanah Pemda Sumatera Barat. Selama ini laporannya rugi terus, maka kita ingin dalami,” kata Ali, Minggu . “Ini masalah besar karena aset yang dikelola itu besar, puluhan bahkan ratusan miliar. Sementara, selama ini kan kontribusi kepada Pemerintah Daerah menurut kita enggak masuk akal. Masa iya Rp200 juta setahun. Sementara neraca kasih ke kita omsetnya Rp30 miliar tahun 2020. Jadi itu yang kita ingin dalami, apa masalahnya omset Rp30 miliar kok keuntungan hanya dapat segitu,” ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemprov Sumbar Menganggarkan Rp 380 Miliar untuk Tambahan Penghasilan PegawaiPemprov Sumbar mengalokasikan Rp 380 miliar untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada 2023.
Baca lebih lajut »
Dedi Mulyadi Kena Semprot Pegawai Minimarket Imbas Kasus Viral Perselingkuhan Menantu dan MertuaViral! Anggota DPR asal Kabupaten Purwakarta, Dedi Mulyadi kena semprot pegawai minimarket saat berbelanja sambil bikin konten. Hal ini imbas dari kasus menantu dan mertua.
Baca lebih lajut »
BPBD Belum Ambil Tindakan Khusus Terkait Erupsi Gunung Marapi |Republika OnlineGunung Marapi di Sumbar sudah tiga kali erupsi sejak pagi.
Baca lebih lajut »
Ada 40 Pendaki di Gunung Merapi yang Kini ErupsiBKSDA Sumbar menyebut ada 40 pendaki yang berkemah di gunung Merapi yang kini sedang erupsi.
Baca lebih lajut »
Basuki Resmikan Masjid Agung Pertama di Dharmasraya SumbarPembangunan Masjid Agung Dharmasraya dilakukan melalui kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian PUPR.
Baca lebih lajut »