Dedi mengusulkan PSBB diganti dengan karantina komunal berbasis RW dan desa.
REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di sejumlah daerah dihentikan karena sudah tidak efektif."Saya mengusulkan PSBB diganti dengan karantina komunal berbasis RW dan desa," katanya dalam sambungan telepon dari Karawang, Ahad .
Legislator dari Partai Golkar ini mengatakan PSBB kini sudah tidak efektif karena beberapa hal. Di antaranya, ada kebijakan pemerintah pusat yang melonggarkan transportasi. Ia juga menyampaikan kalau PSBB tidak efektif karena aturannya terlalu panjang dan lama, sehingga berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat. Di sisi lain, ada kebijakan yang berbenturan, yakni PSBB dan kelonggaran transportasi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Langgar PSBB, Warga Surabaya Raya tidak Bisa Perpanjang SIM'Mereka yang melanggar tak akan mendapat perpanjangan SIM, begitu juga saat mengurus SKCK,' ujar Khofifah di Surabaya, Sabtu (9/5).
Baca lebih lajut »
KSP Tegaskan Tidak Ada Pelonggaran PSBBBeroperasi kembalinya moda transporatasi sejak Kamis (7/5/2020), bukan berarti pelonggaran PSBB.
Baca lebih lajut »
DPRD Jatim Nilai Pelaksanaan PSBB Surabaya Raya Tidak EfektifPerpanjangan PSBB Surabaya Raya hingga Senin (25/5) mendapat perhatian dari DPRD Jatim. Dewan menilai pemberlakuan PSBB harus dievaluasi secara detail.
Baca lebih lajut »
PSBB Tidak Jelas karena Regulasi yang Aneh-aneh, Lebih Baik DihentikanPenerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah dinilai sudah tidak efektif, dan lebih baik dihentikan. PSBB
Baca lebih lajut »
332 Badan Usaha di Tangsel Langgar PSBB |Republika OnlineHanya ada 11 badan usaha yang masih diperbolehkan beroperasi melayani masyarakat.
Baca lebih lajut »