Artikel ini membahas perdebatan mengenai pelaksanaan pilkada serentak 2020 pada 9 Desember di tengah pandemi Covid-19. Artikel juga mengkaji dua paham demokrasi yang saling berhadapan dalam konteks ini, yaitu demokrasi kaum elite dan demokrasi partisipatoris.
Rakyat yang menghadapi risiko serangan Covid-19 selayaknya mempunyai hak untuk tahu mengapa pilkada pada bulan Desember harus terlaksana dan apakah ada alasan yang benar-benar obyektif untuk mempertahankan pilkada.Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menjelaskan alur proses penghitungan suara dalam simulasi penggunaan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) pada penghitungan perolehan suara pilkada serentak 2020 di Hotel Santika Depok, Jawa Barat, Kamis (17/9/2020).
Debat tentang dilaksanakan atau ditunda pilkada serentak 2020 pada 9 Desember adalah perdebatan tentang suatu kebijakan pemerintah di tengah krisis nasional, bahkan krisis global, akibat meluasnya serangan Covid-19. Dari pro dan kontra pemerintah dan para pengusul penundaan, terlihat bahwa alasan yang dikemukakan bersifat preferensi mengenai apa yang dianggap penting/mendesak dalam krisis nasional akibat pandemi saat ini, mengapa penting/mendesak, dan penting/mendesak buat siapa?Alasan-alasan itu secara spesifik mencerminkan ketegangan antara dua paham dalam demokrasi, yang berkembang lebih kurang 50 tahun terakhir, bersama dua pasangan aliran lain. Aliran yang saya maksudkan adalah demokrasi kaum elite berhadapan dengan demokrasi partisipatoris, di samping dua pasangan lain, yaitu demokrasi liberal (berdasarkan hak) dan demokrasi komunitarian (berdasarkan kewajiban), serta pasangan ketiga, yaitu aliran yang membeladalam demokrasi dan aliran neokonservatif dan neoliberal yang membela pasar bebas dalam demokrasi. Yang satu membela ekonomi yang diatur dengan regulasi negara, yang lain percaya ekonomi diatur oleh mekanisme pasar sendiri. Menurut ahli ilmu politik, Jean L Cohen dari Universitas Columbia dan Andrew Arato dari New School for Social Research, tiga tegangan demokrasi inilah yang paling nyata menandai dinamika politik demokrasi beberapa dasawarsa terakhi
PILKADA COVID-19 DEMOKRASI POLITIK KRITIS
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pramono Anung Menang Pilkada Jakarta, Anaknya Jawara di Pilkada KediriPramono Anung dan anaknya, yaitu Hanindhito Himawan Pramana (Dhito) menang di Pilkada Jakarta dan Pilkada Kediri.
Baca lebih lajut »
MK Terima 206 Gugatan Sengketa Pilkada 2024, Termasuk Jakarta?Sementara itu, hasil pilkada tingkat kota yang paling banyak digugat ialah Pilkada Kota Banjarbaru.
Baca lebih lajut »
Penyebab Angka Golput Tinggi di Pilkada Jakarta 2024 Menurut Kemendagri dan PenelitiGolput di Pilkada 2024, terutama Pilkada Jakarta, adalah yang tertinggi sepanjang sejarah.
Baca lebih lajut »
Debat Panas Saksi RK-Suswono dan Pramono-Rano Saat Rekapitulasi Suara Pilkada Jakarta Tingkat ProvinsiSalah seorang saksi RK-Suswono mengadukan masalah TPS 028 di Pinang Ranti, Kelurahan Makasar, Jakarta.
Baca lebih lajut »
Pilkada Jakarta: Pramono Anung-Rano Karno Memenangkan Pilkada 2024Kompas pada Jumat (6/12/2024) melaporkan hasil Pilkada Jakarta 2024 dengan fokus pada kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang meraih 50,07 persen suara, unggul di semua wilayah Jakarta.
Baca lebih lajut »
Perludem: Intimidasi pada Pilkada 2024 tak sebanyak pilkada sebelumnyaPeneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Ajid Fuad Muzaki mengungkapkan kasus intimidasi yang dialami masyarakat pada Pemilihan Kepala ...
Baca lebih lajut »