Wajib pajak yang tidak memadankan NIK-NPWP akan merugi karena dapat dikenai tarif Pajak Penghasilan lebih tinggi.
Brosur berisi informasi integrasi nomor induk kependudukan dan NPWP di kantor KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, Jakarta Selatan, Senin .Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 27 Juni 2024, sebanyak 73,77 juta atau 99,08 persen wajib pajak orang pribadi sudah memadankan NIK-nya sebagai NPWP. Dari total target 74,45 juta wajib pajak yang mesti memadankan NIK dan NPWP-nya, masih ada 674.000 wajib pajak yang belum melakukan pemadanan.
Pemungutan pajak juga diharapkan akan lebih adil dan faktual. Sri Hartiwiek, Kepala Subdirektorat Humas Perpajakan DJP Kemenkeu mengatakan, selama ini kerap ada perbedaan data antara informasi yang ada di NIK dengan NPWP. Baik karena kesalahan”Perbedaan data ini sangat krusial karena bisa saja dianggap sebagai orang berbeda dan berdampak ke pungutan pajaknya. Contohnya, bisa saja data di NIK sudah ter-Pemadanan NIK-NPWP untuk urusan pajak hanya permulaan.
Pemerintah dapat mengidentifikasi wajib pajak yang potensial, tetapi tidak menjalankan kewajibannya. Selain itu, jika terdapat ketidaksesuaian antara pendapatan yang dilaporkan wajib pajak dengan data transaksi yang tercatat, otoritas pajak bisa segera mengambil tindakan untuk menyelidiki wajib pajak terkait.
Namun, pemadanan NIK-NPWP tidak bisa dianggap lalu begitu saja. Ada kerugian yang akan didapat jika tidak melakukan pemadanan. Pertama, masyarakat yang tidak tepat waktu melakukan pemadanan akan lebih sulit saat mengakses layanan perpajakan, salah satunya pelaporan SPT dan aktivasiKedua, wajib pajak akan merugi karena dikenai tarif PPh 21 yang lebih tinggi dari tarif normal. Itu karena mereka yang tidak memadankan NIK dan NPWP dianggap tidak memiliki NPWP.
Perpajakan Makro Kepatuhan Pajak Pemadanan Nik-Npwp Djp Kementerian Keuangan Administrasi Pajak
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Deadline Pemadanan NIK-NPWP Tinggal 2 Hari Lagi, Simak Caranya!Wajib pajak dapat dengan mudah melakukan pemadanan secara mandiri melalui laman pajak.go.id dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Baca lebih lajut »
Tinggal 2 Hari Lagi, Segera Padankan NIK-NPWP sebelum 1 Juli 2024Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus dilakukan para wajib pajak paling lambat pada 30 Juni 2024.
Baca lebih lajut »
Deadline Terakhir Pemadanan NIK-NPWP 31 Juni, Awas Ketinggalan!Ingat! tanggal 31 Juni 2024 merupakan batas waktu yang diberikan Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP.
Baca lebih lajut »
Deadline Pemadanan NIK dan NPWP 31 Juni, Simak 5 Manfaatnya!berikut ini 5 manfaat Pemadanan NIK-NPWP:
Baca lebih lajut »
3 Cara Pemadanan NIK-NPWP dengan Mudah dan Anti Ribet, Pahami Manfaat dan Deadline TerakhirPemadanan NIK-NPWP adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien.
Baca lebih lajut »
Jelang Deadline 30 Juni 2024, 681 Ribu WP Belum Padankan NIK-NPWPDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat masih ada 681 ribu NIK-NPWP yang masih harus dipadankan.
Baca lebih lajut »