Masalah itu terjadi karena belum ada kejelasan pengawasan data pribadi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Data pribadi presiden Joko Widodo bocor dan beredar di dunia maya. Anggota Komisi I Dewan Perwakikan Rakyat Bobby Adhityo Rizaldi menilai, masalah itu terjadi karena belum ada kejelasan pengawasan data pribadi.
Karena itu, DPR meminta pihak yang mengendalikan data pribadi, langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi, pihak yang mengawasi bukan di bawah kementerian. Sebab nantinya sulit bila berurusan lintas kementrerian, khususnya dalam hal pengawasan antar sesama lembaga publik milik negara. "Sepertinya nya masih ada ego sektoral. Hal ini menimbulkan ketidak jelasan, koordinator keamanan siber di lembaga publik, selama ini belum jelas," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi Dinilai Mendesak |Republika OnlineData pribadi masyarakat berpotensi digunakan untuk kejahatan.
Baca lebih lajut »
Puan Maharani Minta Pemerintah Lindungi Data PribadiPuan Maharani meminta pemerintah melindungi data pribadi warga agar tidak terjadi kebocoran, terutama dalam program penanganan pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »
Menagih Janji Jokowi Terkait Regulasi Perlindungan Data Pribadi...Jokowi dalam pidato kenegaraan tahun 2019 mengatakan bahwa regulasi terkait perlindungan data pribadi harus segera disiapkan, tidak boleh kompromi.
Baca lebih lajut »
Pengguna iPhone bisa simpan data pribadi di aplikasi Wallet'Inisiatif ini menandai tonggak utama oleh TSA untuk memberikan tingkat kenyamanan tambahan bagi para pelancong dengan memungkinkan lebih banyak peluang untuk pemeriksaan keamanan bandara tanpa adanya sentuhan.' kata Administrator TSA. iPhone
Baca lebih lajut »
Kebocoran data pribadi gegara server aplikasi lama tak di-'takedown'Respons Kemenkes dinilai lambat oleh Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia karena dugaan kebocoran data e-HAC, lambat dalam men-takedown server aplikasi e-HAC lama. eHac KebocoranData Simak selengkapnya:
Baca lebih lajut »
Ketua DPR: Pengelolaan Data Pribadi Tidak Boleh Main-mainPerlindungan data pribadi harus menjadi perhatian khusus pemerintah, sebab banyak program penanganan pandemi Covid-19 terintegrasi secara digital.
Baca lebih lajut »