Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) meminta agar data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di daerah itu diverifikasi ...
Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Muhammad Anwar saat audiensi dengan BPJS Kesehatan di kantor Wali Kota Jaktim, Cakung, Senin . ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta TimurPemerintah Kota Jakarta Timur meminta agar data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di daerah itu diverifikasi ulang menyusul adanya warga mampu dibiayai oleh APBD/APBN.
"Kita harus selektif sekali dalam masalah ini, apakah data tersebut valid atau tidak," kata Wali Kota Jaktim Muhammad Anwar saat audiensi dengan BPJS Kesehatan Jakarta Timur di Jakarta, Senin. Hal itu, lanjut dia, jangan sampai warga yang seharusnya dibiayai oleh APBD dan APBN, tidak dibayarkan. "Begitu pula sebaliknya yang harusnya bisa mandiri justru malah dibayarkan dari dana APBD dan APBN," ucap Anwar.Namun, saat ini banyak ditemukan warga yang mampu justru kepesertaan BPJS Kesehatannya dibayarkan dari dana APBD dan APBN.Oleh karena itu, kata Anwar, ke depan harus diverifikasi kembali data kepesertaan BPJS Kesehatan.
Pemkot Jaktim pun segera melakukan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada dan suku dinas terkait, serta lurah dan camat agar benar-benar memiliki data yang valid.Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur Mega Yuda Ratna Putra mengatakan audiensi itu membahas status kepesertaan yang dibiayai oleh dana APBD maupun APBN.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Update 21 Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan 2023, Apa Saja?Tidak semua pelayanan kesehatan atau penyakit dicover BPJS Kesehatan. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018.
Baca lebih lajut »
Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan Cukup Pakai WhatsAppAda cara mudah cek nomor BPJS Kesehatan. Cuma chat di WhatsApp. Simak!
Baca lebih lajut »
Dirut BPJS sebut kepesertaan JKN Lampung capai 95,31 persenDirektur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi ...
Baca lebih lajut »
Tak Semua, Ini Dia Deretan Jenis Operasi yang Ditanggung BPJSTernyata ada 5 jenis operasi yang tak ditanggung BPJS, simak yuk.
Baca lebih lajut »
BPJS Ketenagakerjaan Tambah Manfaat Layanan buat PMI, Segini IurannyaDirektur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki skema jaminan sosial yang komprehensif.
Baca lebih lajut »
Serius Lindungi PMI, Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi Permenaker Nomor 4 Tahun 2023Pemerintah Indonesia memiliki skema jaminan sosial yang komprehensif.
Baca lebih lajut »