Data KPK: DPR dan DPRD Peringkat Ketiga Terbanyak Sumbang Tersangka Kasus Korupsi Baca di
Kedua disusul pejabat pelaksana eselon 1 sampai 4 dengan jumlah 351 tersangka. Kemudian, peringkat ketiga dari lembaga legislatif yaitu DPR dan DPRD mencapai 344 tersangka.Dari lain-lain mencapai 246 orang tersangka, peringkat lima diisi wali kota atau bupati, kemudian profesi hakim di posisi enam dengan 31 tersangka.
Firli mengatakan, jumlah terbesar dipegang pihak swasta karena menjadi sponsor kandidat tertentu dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Indonesia."Kenapa swasta banyak? Karena swasta ini yang memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. Karena swasta ini juga yang menjadi sponsor saat pemilihan kepala daerah," sambung dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Data Kependudukan Diduga Bocor, Ini 7 Langkah untuk Lindungi Data PribadiData penduduk Indonesia diduga bocor usai muncul penawaran 337 juta data penduduk yang diklaim berasal dari Ditjen Dukcapil, di forum hacker.
Baca lebih lajut »
Pengawasan Lemah Celah Kebocoran DataPerlu segera dibentuk lembaga pelindung data pribadi agar kasus kebocoran data tidak terulang. KoranTempo
Baca lebih lajut »
Demo Protes Pelanggaran PPDB Warnai Hari Pertama Sekolah, Anggota DPRD Cimahi Ternyata Tidak di TempatAksi demo protes hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) warnai hari pertama tahun ajaran baru di Gedung DPRD Kota Cimahi.
Baca lebih lajut »
Penegak hukum hingga Ketua DPRD disebut terima uang suap kasus CCTV - ANTARA NewsANTARA - 4 orang saksi dari Dinas Perhubungan Kota Bandung dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara suap pengadaan CCTV dan Internet Service Provider (ISP) ...
Baca lebih lajut »
Prabowo Siapkan Nama untuk Ketua DPR Mendatang, Siapa Dia?Prabowo Subianto telah mempersiapkan nama yang akan menjabat posisi Ketua DPR 2024-2029 jika ia memenangikan Pemilu 2024 mendatang.
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Soroti Akses Layanan Kesehatan bagi Peserta JKN di MalukuPeningkatan akses layanan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Maluku perlu ditingkatkan.
Baca lebih lajut »