Dukcapil Kemendagri telah menerima ratusan data buronan atau daftar pencarian orang (DPO) dari Kejaksaan Agung (Kejagung)....
“Kira-kira butuh waktu untuk input dan penyesuaian aplikasi 6 hari,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah Saat, Jumat .
Dia mengatakan setelah masuk ke dalam sistem Dukcapil maka akan ada keterangan dalam data kependudukan ke depan. Dimana akan ada status hukum pada data kependudukan tersebut. “Itu nanti di database akan ditulis status hukum, buronan, DPO, normal. Kita kan bisa membuka database. Ketik NIK, database keluar. Dengan keluar database, petugas kita tahu status hukumnya apa,” ungkapnya.
Petugas Dukcapil harus memperhatikan status hukum tersebut. Dia mengatakan jika statusnya normal maka tidak masalah dan harus dilayani. “Kalau status hukumnya DPO, buronan tolong hubungi petugas aparat penegak hukum setempat. Boleh Polsek, Polres, Kejari. Ini lho ada warga yang masuk dalam status buron mau mengurus data administrasi kependudukan,” ungkapnya.Dia menyebut jika seorang buronan mengurus surat pindah maka tidak akan diproses permohonan layanan tersebut.
Lebih lanjut Zudan akan mengatakan akan melakukan sosialisasi hal ini kepada jajarannya. Dia menyebut petugas Dukcapil mencapai lebih dari 60.000 orang. “Kami bertahap memberitahunya. Kan kami zoom juga terbatas. Dengan kepala dinas dulu. Lalu kepala dinas sosialisasi ke bawahnya dengan kepala bagian. Lalu dari kepala bagian ke staf-stafnya. Jadi terus kita lakukan sosialisasinya. Tapi memang belum semua karena kami bertahap,” katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Buntut Djoktjan, Dukcapil Kemendagri Tambah Data BuronKemendagri membenahi sistem data Dukcapil guna mencegah para buron atau pelaku kejahatan menyalahgunakan data kependudukan.
Baca lebih lajut »
Dorong Pemanfaatan Data Dukcapil, Mendagri: Dulu Saya Kapolri Sangat TerbantuMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong agar data kependudukan milik Ditjen Dukcapil dimanfaatkan secara...
Baca lebih lajut »
Wali Kota Firdaus: Kita Butuh Data untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19Wali Kota Pekanbaru H. Firdaus, membuka langsung sosialisasi kontak tracking dan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh...
Baca lebih lajut »
Sukseskan Pildada Serentak, KPU Sulteng Minta Parpol Kawal Pemutakhiran Data PemilihDikatakan Tanwir, banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat masih muncul dalam daftar pemilih.
Baca lebih lajut »