Data Bocor Terulang Lagi, Pemerintah Diharapkan Segera Bentuk Lembaga Otoritas PDP
Menurut dia, setelah rentetan kebocoran yang tidak berujung maka saat ini yang terpenting adalah segera membentuk lembaga pengawas PDP. Ini sudah diamanatkan UU PDP agar presiden membentuk lembaga otoritas PDP segera setelah UU berlaku. Nantinya, lembaga ini tidak hanya mengawasi namun juga melakukan penegakan aturan serta menciptkan standar keamanan tertentu dalam proses pengolahan pemrosesan data.
"Dalam kasus kebocoran data seperti aplikasi PeduliLindungi ini, bila ada masyarakat yang dirugikan bisa nantinya melakukan gugatan lewat lembaga ini," kata dia. Senada dengan Pratama, Jamalul Izza Chairman Yayasan Internet Indonesia menyebutkan sudah saatnya pemerintah mulai membahas pembentukan lembaga pengawas PDP ini. Hal tersebut guna memberikan kekuatan implementasi pada UU PDP yang baru saja disahkan. Dengan langkah itu, maka penegakkan aturan yang diamanahkan dalam UU PDP bisa terwujud."Menurut saya, pemerintah sudah saatnya membahas pembentukan lembaga PDP ini.
Sebagaimana diketahui, Bjorka kembali berulah. Dalam postingan di Breached Forum, Bjorka menjajakan data berukuran 48GB terkompresi dari Peduli Lindungi. Data ini dihargai USD 100 ribu atau sekitar Rp 1,5 miliar, dan transaksinya dilakukan menggunakan bitcoin. Detail dugaan data yang diretas hacker ini ialah nama, alamat email, NIK, nomor telepon, DOB, identitas perangkat, status Covid-19,"PeduliLindungi adalah aplikasi contact tracing COVID-19 resmi yang dipakai di Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kemenkominfo, yang bekerja sama dengan KPCPEN, Kemenkes, Kemen BUMN, dan Telkom Indonesia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
CISSReC ungkap 3,2 miliar data PeduliLindungi bocorLembaga Riset Siber Indonesia CISSReC mengungkapkan dugaan 3,2 miliar data aplikasi PeduliLindungi bocor, bahkan Bjorka menjualnya dengan harga 100.000 dolar ...
Baca lebih lajut »
Cegah Kesurupan Terulang, SMPN 9 Salatiga Gelar Doa BersamaWaka Kesiswaan SMPN 9 Salatiga Sudarmono mengaku doa bersama ini dalam rangka untuk memohon keselamatan siswa dan para guru.
Baca lebih lajut »
Singgung Covid-19 di KTT G20, Jokowi: Kesalahan Tak Boleh TerulangPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung pandemi Covid-19 di hadapan kepala negara di KTT G20 Bali. Apa katanya?
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Soal Kasus Sulastri Irwan: Kalau Terulang Lagi, Tindak KapoldanyaSahroni meminta Kapolda di daerah agar terlibat langsung dalam proses rekrutmen demi memastikan terwujudnya proses rekrutmen yang adil dan jujur.
Baca lebih lajut »
DPR Harap Polemik Anak Petani Sempat Gagal Jadi Calon Polwan Tak TerulangWakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berharap polemik Sulastri Irwan anak petani yang sempat gagal menjadi polwan di Maluku Utara tidak terulang kembali.
Baca lebih lajut »
Bjorka Klaim Bocorkan 3,2 Miliar Data PeduliLindungi, Asli Semuanya? | merdeka.comMenjadi pertanyaan selanjutnya, apakah data-data yang diklaim Bjorka itu asli semua dan terbaru? Pasalnya, ia pernah membuka data milik Menko Luhut. Dalam data yang diretasnya, Luhut tertulis belum melakukan vaksin booster. Namun, sesungguhnya sudah dilakukan booster.
Baca lebih lajut »