Penggunaan kantong plastik sekali pakai pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat mulai dilarang di DKI Jakarta pada 1 Juli, namun konsumsi kantong plastik sekali pakai meningkat di tengah PSBB dan WFH untuk membungkus makanan yang dipesan lewat aplikasi daring. Pemprov DKI Jakarta akui belum bisa mengendalikannya.
Pun demikian, dari pantauan BBC Indonesia di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta pada Kamis , masih banyak penjual dan pembeli, baik makanan dan non-makanan, yang memakai plastik untuk membungkus barang belanjaannya.Pemprov DKI akan meningkatkan pengawasan terhadap aturan larangan pemakaian kantong kresek di pusat perbelanjaan
Rina, salah seorang pembeli batik, mengatakan ia dan teman-temannya pakai plastik hari itu karena ia"lupa" membawa kantong belanjanya. Pemesanan makanan dan barang belanja secara daring meningkat pesat di Indonesia selama pandemi karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan 'work from home' .
Sementara untuk GrabFood, layanan pesan antar makanan milik Grab, jumlah kenaikan transaksi tercatat sebesar 4%, kata Hadi Surya Koe, Kepala Departemen Pemasaran GrabFood-Grab Indonesia, lewat sebuah pernyataan kepada BBC Indonesia. Sementara itu jumlah responden yang belanja online berbentuk paket naik menjadi 62%, begitu juga untuk layanan antar pesan makanan siap saji yang naik 47%.
Pemakaian kantong dan pembungkus plastik sekali pakai yang meningkat selama pandemi memperburuk masalah sampah plastik yang sudah menjadi masalah di Indonesia sebelum wabah. "Kita sudah sangat sadar, tapi ketika berkaca ke diri sendiri apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk mengurangi [sampah] plastik, ini masih banyak PR-nya."
Menurut Rahyang, layanan pesan antar makanan daring menjadi sektor yang penggunaan kantong plastik sekali pakai susah dikendalikan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DKI Dapat Rp430 Juta dari Pelanggaran PSBB Selama TransisiPemprov DKI Jakarta mendapat Rp430 juta dari para pelanggar PSBB Transisi, baik perorangan maupun perusahaan, misalnya tidak memakai masker dan tidak menyediakan wastafel.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Setor Rp 430 Juta ke Kas Daerah dari Denda PSBBSanksi denda tersebut dibagi dalam dua jenis, yakni untuk perorangan dan untuk fasilitas umum.
Baca lebih lajut »
DKI Raup Rp430 Juta dari Denda Pelanggaran PSBB TransisiPemprov DKI mengantongi Rp430 juta dari denda pelanggaran aturan PSBB transisi. Uang itu nantinya bakal disetor ke kas daerah.
Baca lebih lajut »
Anies Perpanjang PSBB, Bisnis Hiburan DKI Makin SuramPemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB transisi. Kebijakan itu pun disambut muram oleh para pelaku bisnis hiburan malam. PSBBTransisi via detikTravel
Baca lebih lajut »
Dishub DKI: Tak ada Ganjil Genap Selama PSBB TransisiKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi dengan sistem ganjil genap tidak mungkin dilakukan selama PSBB Transisi.
Baca lebih lajut »