Pemkab Banyuwangi berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 10 kali berturut-turut sejak tahun 2012 hingga tahun 2021. Capaian itu mendapatkan apresiasi dari DPRD Banyuwangi dalam rapat paripurna Jumat (2/6).
Agenda rapat paripurna adalah mendengarkan penyampaian nota penjelasan bupati atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021. Dalam forum itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan akuntabilitas guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Dalam kesempatan itu, Ipuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021. Pendapatan daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 3,181 triliun atau 105,53 persen dari target anggaran sebesar Rp 3,014 triliun. Pendapatan daerah tahun 2021 tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi sebesar Rp 520,021 miliar atau 102,79 persen dari target anggaran sebesar Rp 505,89 miliar.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono mengapresiasi kinerja bupati dalam mempertahankan status WTP yang terus diperoleh selama ini. Terkait pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, DPRD akan memberikan pandangannya dalam rapat paripurna hari ini . ”Mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Kita apresiasi kinerja bupati dalam hal ini,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu, Ipuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021. Pendapatan daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 3,181 triliun atau 105,53 persen dari target anggaran sebesar Rp 3,014 triliun. Pendapatan daerah tahun 2021 tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi sebesar Rp 520,021 miliar atau 102,79 persen dari target anggaran sebesar Rp 505,89 miliar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penduduk Surabaya Bertambah, Anggota DPRD Berpotensi Jadi 55 OrangPenghitungan sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) menyebutkan bahwa jumlah penduduk Surabaya bertambah.
Baca lebih lajut »
Golkar Targetkan Raih 24 Kursi DPRD Jawa Barat dalam Pileg 2024 | merdeka.comKetua DPD Golkar Jawa Barat, TB Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya akan bekerjakeras demi menambah sembilan kursi lagi di Jawa Barat.
Baca lebih lajut »
Update Progres, Pansus Penambahan Kursi DPRD Temui BupatiKetua Pansus penambahan kursi DPRD kabupaten Jayapura, Clief Ohe mengatakan, pertemuan dengan Bupati Jayapura ini merupakan salah satu bagian dari proses kerja Pansus penambahan kursi DPRD Kabupaten Jayapura .
Baca lebih lajut »
Ribuan Orang Unjuk Rasa Kepung Kantor DPRD Jayawijaya Tolak Pemekaran Daerah Otonomi BaruRibuan orang berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jayawijaya di Kota Wamena, Papua. Massa menolak adanya otonomi khusus jilid dua dan rencana pemekaran daerah otonomi baru. Selengkapnya di
Baca lebih lajut »
DPRD: Kepergian Eril Duka Bagi Jawa BaratDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyatakan kepergian putra sulung Gubernur M Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril ke rahmatullah merupakan duka mendalam bagi seluruh warga di provinsi itu.
Baca lebih lajut »
Pensiunan Guru Diminta Kembalikan Rp160 Juta, DPRD Sragen Siap GugatSalah satu anggota DPRD Sragen akan memberikan pendampingan kepada Suwarti, pensiunan guru yang diminta mengembalikan gaji Rp160 juta, untuk mengajukan gugatan perdata ke PTUN.
Baca lebih lajut »