Dana Iklim dari Negara Maju Tak Jelas, Negara Miskin Berkembang Perlu Ngotot

Indonesia Berita Berita

Dana Iklim dari Negara Maju Tak Jelas, Negara Miskin Berkembang Perlu Ngotot
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 37 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 70%

Pendanaan aksi iklim dari negara-negara maju untuk mengejar target mengurangi suhu bumi 1,5 celcius pada 2050 masih belum jelas. Negara miskin dan berkembang perlu terus ngotot menyuarakan kepentingan mereka. Internasional AdadiKompas

Annalena Baerbock, petinggi Partai Hijau, berjalan di depan sejumlah aktivis lingkungan yang membawa poster dan spanduk berisi peringatan ancaman kenaikan suhu Bumi 1,5 celsius, di Berlin, Jerman, Kamis . Baerbock saat ini menjabat menteri luar negeri Jerman.

JAKARTA, KOMPAS – Negara-negara miskin berkembang tidak bisa berjalan sendiri memulihkan kondisi lingkungan mereka tanpa bantuan negara-negara ekonomi maju dan kaya. Masalahnya, dukungan dana aksi iklim dari negara-negara maju untuk negara miskin berkembang sebesar 100 miliar dollar AS per tahun hingga kini masih belum pasti. Target suhu bumi tahun 2050, tidak lebih dari 1,5 derajat celsius, bisa terancam.

Bambang Brodjonegoro, Lead Co-Chair T20 Indonesia, mengatakan, tidak mudah bagi negara-negara miskin berkembang membiayai proses transisi energi mereka karena teknologinya masih sangat mahal. “Mereka membutuhkan dukungan finansial. Bukan sekadar utang atau hibah,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis .

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PLTU Masih Bisa Dibangun dan Beroperasi Hingga 2050, Ini Kriterianya!PLTU Masih Bisa Dibangun dan Beroperasi Hingga 2050, Ini Kriterianya!Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria PLTU yang masih bisa dilanjutkan pembangunannya dan beroperasi hingga 2050.
Baca lebih lajut »

Ini Bahaya Gaya Hidup tidak AktifIni Bahaya Gaya Hidup tidak AktifMenurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 60% hingga 85% orang di dunia, baik dari negara maju maupun negara berkembang, menjalani gaya hidup yang tidak aktif.
Baca lebih lajut »

Sekjen PBB Desak Negara Maju Tarik Pajak Keuntungan Produsen Minyak |Republika OnlineSekjen PBB Desak Negara Maju Tarik Pajak Keuntungan Produsen Minyak |Republika OnlinePajak itu dapat digunakan untuk membantu negara yang rugi karena krisis iklim.
Baca lebih lajut »

Menlu dan Wakil Sekjen PBB Bahas Krisis Pangan Akibat Perang Rusia-UkrainaMenlu dan Wakil Sekjen PBB Bahas Krisis Pangan Akibat Perang Rusia-UkrainaMenlu menyebut jika terjadi hambatan distribusi pupuk, pangan akibat perang antardua negara tersebut, maka yang paling terdampak adalah negara berkembang, termasuk Indonesia.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-10 05:47:39