Kekuatan keuangan pemerintah desa (pemdes) di Kabupaten Madiun bakal bertambah tahun depan. Pemkab setempat enggan pelaksanaan APBDes 2023 meleset dari perencanaan.
‘’Perencanaan sudah dilakukan dengan baik, ketepatan sasaran harus dipikirkan,’’ kata Bupati Madiun Ahmad Dawami, Selasa .
‘’Yang tidak disetujui itu kebanyakan tentang administrasi. Penyebabnya SDM baru atau mutasi yang butuh pemahaman dan koreksi,’’ ungkap Kaji Mbing, sapaan bupati.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sah! Bali Teken Daftar UMK 2023, Kabupaten Badung Paling TinggiBerikut daftar lengkap upah minimum kabupaten/kota delapan kabupaten/kota di Provinsi Bali untuk 2023
Baca lebih lajut »
Daftar UMP dan UMK Banten 2023, Berlaku Mulai 1 Januari 2023Besaran UMP dan UMK 2023 di Banten ini digunakan sebagai dasar penentuan upah pekerja di setiap kota dan kabupaten.
Baca lebih lajut »
Gubernur DIJ Tetapkan UMK Lima Kabupaten/Kota Tahun 2023Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X tetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023. Nilai upah tertinggi di Kota Jogjakarta Rp 2.324.775,51
Baca lebih lajut »
Pemkab KLU Siapkan Rp 2 Miliar untuk Subsidi Bunga PinjamanPemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melanjutkan program bantuan subsidi bunga pinjaman modal bagi UMKM 2023 mendatang
Baca lebih lajut »
Jatah Pupuk Bersubsidi Kabupaten Madiun Tahun Depan BerkurangPara petani di Kabupaten Madiun harus merogoh dompet lebih dalam untuk mencukupi kebutuhan operasional mereka tahun depan. Pasalnya, jatah alokasi pupuk bersubsidi akan berkurang dibanding tahun ini.
Baca lebih lajut »
Gubernur Sultra: Maksimalkan dana TKDD untuk dukung pemuihan ekonomiGubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi meminta bupati dan wali kota memaksimalkan penggunaan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun 2023 untuk ...
Baca lebih lajut »