Peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, mengungkapkan, UU Cipta Kerja akan berdampak buruk bagi masyarakat perdesaan dan kaum buruh.
– Sejumlah kalangan menolak keputusan DPR yang menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang saat perppu tersebut sedang diuji di Mahkamah Konstitusi., Peneliti The Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi mengungkapkan, UU Cipta Kerja akan berdampak buruk bagi masyarakat perdesaan dan kaum buruh.
Selain itu, ada penghapusan soal sanksi dua tahun penjara dan denda Rp 2 miliar bagi pengimpor komoditas pertanian saat hasil komoditas lokal masih mencukupi di UU Cipta Kerja. “Sebelum ada UU Cipta Kerja saja desa-desa ini sudah dihajar dengan investasi yang ugal-ugalan, sementara UU ini mencakup banyak sekali sendi di masyarakat,” ungkap Sri dalam peluncuran buku modul untuk rakyat berjudul Memahami dan Melawan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta, Jumat .Tak hanya petani, kelompok nelayan, petambak, dan masyarakat pesisir juga mengalami nasib yang tak jauh beda.
Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengancam area tangkap ikan bagi nelayan kecil karena tidak ada batasan yang jelas. “Misalnya, UU Cipta Kerja membuat badan usaha milik desa bisa dimasuki modal asing karena frasa dimiliki oleh masyarakat itu dihapus. Tanpa UU Cipta Kerja saja desa-desa itu sebenarnya sudah banyak dikooptasi oleh modal, sementara desa ini sangat lemah dan nyaris tidak ada perlindungan,” papar Sri.Aktivis buruh Nining Elitos juga mengecam pengesahan UU Cipta Kerja.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BEM UI Sebut Perppu Cipta Kerja sebagai Itikad Buruk Jokowi untuk Kangkangi KonstitusiKetua BEM UI Melki Sedek Huang menilai penerbitan Perppu Cipta Kerja sebagai itikad buruk Presiden Jokowi untuk mengangkangi konstitusi.
Baca lebih lajut »
Cara Hitung Besaran Pesangon sesuai Masa Kerja Setelah UU Cipta Kerja DisahkanBegini cara hitung besaran pesangon bagi karyawan yang jadi korban PHK
Baca lebih lajut »
Aturan Lama Jam Kerja dan Lembur dalam UU Cipta KerjaUndang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR turut mengatur tentang lama jam kerja dan lembur bagi pekerja.
Baca lebih lajut »
Besok Partai Buruh Bakal Rapat Soal Mogok Kerja Nasional Tolak UU Cipta KerjaKetua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi B. Sukamdani meyakini tak banyak buruh yang akan mengikuti aksi mogok kerja.
Baca lebih lajut »