DPR RI kembali menegaskan, penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) soal penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek (bungkusan polos), berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal.
DPR RI kembali menegaskan, penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan soal penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek , berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal.
'Hal ini tentu berisiko terhadap peredaran rokok ilegal yang sulit dikendalikan dan diawasi. Makanya, rencana ini perlu ditinjau kembali secara komprehensif,' ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu . 'Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah juga perlu menggencarkan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal,' ungkapnya.
Maka, penerapan kebijakan yang serampangan seperti Rancangan Permenkes bisa berdampak pada keberlangsungan industri, pekerja, dan petani tembakau. Puteri mengatakan, perlu dicari titik temu yang menyeimbangkan antara alasan kesehatan untuk pengendalian konsumsi rokok dengan dampak negatif secara ekonomi.
Ali meminta kepada lembaga dan kementerian di Pemerintahan Indonesia untuk melihat alasan di balik bermasalahnya struktur aturan. Ali menjelaskan, ada tiga lapis yang perlu diketahui, yaitu, substansi, aparatur, atau budaya hukum yang bermasalah.
Kemasan Rokok Polos Kemasan Rokok Rokok Rokok Ilegal
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ada Rencana Kemasan Rokok Polos, Pekerja Industri Tembakau Terancam Kena PHKRencana aturan kemasan rokok polos bisa mengancam pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja di industri tembakau yang padat karya.
Baca lebih lajut »
Akademisi Nilai Rencana Kebijakan Kemasan Rokok Polos Bisa Timbulkan PHK Industri TembakauAkademisi dari UI, Kris Wirencana menilai kebijakan kemasan rokok polos bisa mengancam PHK terhadap para pekerja di industri tembakau yang padat karya.
Baca lebih lajut »
Kementerian Perindustrian: Kemasan Rokok Standar Berpotensi Memajukan Rokok IlegalDirektur Industri Minuman, Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Merrijantij Punguan Pintaria, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa rencana standardisasi kemasan rokok dapat memicu peningkatan peredaran rokok ilegal. Ia menjelaskan bahwa kemasan yang seragam akan membuat konsumen kesulitan membedakan rokok legal dan ilegal, sehingga merugikan kinerja industri hasil tembakau legal.
Baca lebih lajut »
Kemasan Rokok Seragam Diperkirakan Berpotensi Meningkatkan Peredaran Rokok IlegalDirektur Industri Minuman, Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Merrijantij Punguan Pintaria, mengatakan bahwa rencana pemerintah untuk menyederhanakan kemasan rokok berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal.
Baca lebih lajut »
Kenaikan Cukai Rokok Berdampak Signifikan Terhadap Harga Rokok dan InflasiBPS mengungkapkan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) berpengaruh signifikan terhadap harga jual eceran rokok dan inflasi. Meskipun PMK terkait CHT berbeda dengan regulasi harga jual rokok, data menunjukkan kenaikan harga rokok pada 2024.
Baca lebih lajut »
Kenaikan Harga Rokok Diduga Memacu Peredaran Rokok IlegalGAPPRI memprediksi kenaikan harga jual eceran (HJE) dan PPN pada rokok akan mendorong peredaran rokok ilegal.
Baca lebih lajut »