KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Amarta Karya tahun anggaran 2018 hingga 2020.
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek pada Badan Usaha Milik Negara PT Amarta Karya tahun anggaran 2018 hingga 2020.
Pendalaman dilakukan dengan memeriksa mantan Kepala Divisi Akuntansi PT Amarta Karya M Fodli pada Selasa 13 September 2022. * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Ali mengatakan, dalam kasus korupsi di PT Amarta Karya diduga terjadi kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara diduga lantaran terjadi pengerjaan proyek fiktif di perusahaan Badan Usaha Milik Negara itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Dalami Asal Usul Transaksi Rp500 Miliar Rafael Alun CsKPK akan mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai nilai mutasi rekening mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Baca lebih lajut »
KPK Dalami Harta Rafael yang Tak Didata dalam LHKPNKPK mendalami sejumlah aset eks pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang tidak tertuang dalam LHKPN.
Baca lebih lajut »
Kepada Hercules, KPK Dalami Aliran Suap Pengurusan Perkara terhadap Gazalba SalehKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Tenaga Ahli PD Pasar Jaya Rosaria De Marshall alias Hercules pada hari ini.
Baca lebih lajut »
Periksa Hercules, KPK Dalami Aliran Uang Penanganan Perkara di MA'Saksi hadir dan kembali didalami pengetahuannya antara lain masih terkait dengan aliran uang dalam penanganan perkara di MA,' ujarnya.
Baca lebih lajut »
KPK Dalami Kepemilikan Mobil Mewah Pejabat Tajir bin Hedon Eko DarmantoKPK menyebut pejabat Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Eko Darmanto memiliki usaha jual beli mobil.
Baca lebih lajut »
KPK Dalami 134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 PerusahaanKPK mengungkapkan soal adanya 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan. KPK akan berkoordinasi dengan Kemenkeu.
Baca lebih lajut »