Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bertahan menghadapi pandemi corona
Liputan6.com, Jakarta - Pandemi Covid-19 telah merebak ke seluruh penjuru dunia sejak awal tahun 2020. Virus yang ditemukan akhir Desember 2019 di Wuhan China ini sudah tersebar ke 200 negara di dunia.
Langkah tersebut diambil dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berbagai dilema yang dihadapi pemerintah Indonesia pun juga dialami negara lain dalam menghadapi pandemi ini.Maka dari itu, perlu berbagai pemikiran dan kerjasama dengan dunia akademis menjadi sangat penting. Mencari cara untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan dengan kenormalan baru. Membuat masyarakat tetap memiliki kondisi atau aktivitas yang produktif namun aman terhadap Covid-19.
"Kita kumpulkan menjadi berbagai kebijakan di bidang fiskal untuk bisa mendukung langkah-langkah yang sifatnya luar biasa extraordinary dalam situasi luar biasa dan keketatan yang dituntut sangat tinggi," tutur Sri Mulyani.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sri Mulyani: Sudah Seberapa Nyata Pancasila di Dalam Tindakan Kita?Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai inti gotong royong yang sangat penting dalam perjuangan tantangan Covid-19.
Baca lebih lajut »
Wacana Pelonggaran PSBB, Sri Mulyani: Kesehatan dan Ekonomi Sama PentingSri Mulyani Indrawati mempertanyakan manakah yang lebih harus didahulukan, kesehatan atau ekonomi.
Baca lebih lajut »
Iman Brotoseno Surati Sri Mulyani Soal Tunjangan Kinerja TVRIDirut TVRI Iman Brotoseno mengirimkan surat ke Sri Mulyani soal rapel tunjangan kinerja karyawan.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani: Kesehatan dan Ekonomi Harus Berjalan BersamaMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan pandangan bahwa pemerintah mendahulukan ekonomi sehingga melonggarkan PSBB...
Baca lebih lajut »
Bos Baru TVRI Surati Sri Mulyani Soal Rapel Tukin KaryawanRapel tunjangan kinerja TVRI selama ini belum dianggarkan oleh direksi lama dan sudah dikonfirmasi oleh Komisi I DPR RI.
Baca lebih lajut »