'...Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia....'
Janji ke Pimpinan KPK , Menteri Maruarar Sirait Siap Berikan Aset Sitaan Koruptor buat Perumahan Rakyat . menyampaikan keinginannya untuk memanfaatkan tanah hasil tindak pidana korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat. Hal itu disampaikan Maruarar kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (“Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal.
Menurut Maruarar, dirinya akan bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menyampaikan hal serupa.“Kalau tidak ada kepastian hukum tentu kami dan jajaran kami ragu-ragu ini benar atau salah, saya pikir itu yang kami lakukan, Minggu depan ketemu Dirjen Kekayaan Negara," ujar Maruarar.
Menanggapi itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku mendukung permintaan Maruarar tersebut. Untuk itu, dia mengaku lembaga antirasuah akan melakukan inventarisir aset sitaan yang bisa dimanfaatkan untuk program pembangunan 3 juta rumah. “Jadi, seluruh aset rumah tanah maupun bangunan, ada akalanya tanah kosong, bangunan rumah sepanjang bisa dimanfaatkan kementerian, semua akan kami inteverisir sesuai prosedur Peraturan UU dan berkooridasi dengan Kemenkeu dalam hal ini Dirjen Kekayaan Negara,” tutur Johanis.
Perumahan Rakyat KPK Aset Koruptor
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Natalius Pigai Minta Rp20 Triliun usai jadi Menteri HAM, Eks Pimpinan KPK Bambang Widjojanto Bilang Begini'Jadi, faktanya kita itu defisit APBN sehingga ada pengetatan anggaran,' kata Bambang.
Baca lebih lajut »
KPK ingatkan kewajiban LHKPN kepada menteri-wakil menteriKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, mengingatkan kepada para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang dilantik untuk ...
Baca lebih lajut »
KPK Imbau Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo Segera Setor LHKPNMenurut KPK, para menteri dan wakil menteri punya waktu tiga bulan sejak pelantikan untuk menyetor LHKPN.
Baca lebih lajut »
KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Lapor LHKPNKPK mengingatkan para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 untuk memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN.
Baca lebih lajut »
KPK Tunggu LHKPN Menteri/Wamen Baru, Siapa Menteri Terkaya?Khusus bagi mereka yang belum pernah atau sudah lama tak menjabat penyelenggara negara, LHKPN diminta sudah diserahkan ke KPK sebelum akhir Januari 2025.
Baca lebih lajut »
KPK Sebut Ada 48 Menteri-Wakil Menteri Prabowo Wajib Setor LHKPN Baru, Siapa Saja?Prabowo Subianto sudah melantik deretan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.
Baca lebih lajut »