Program berobat gratis ini, kemungkinan besar akan menggeser penggunaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari pemerintah pusat.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan sedang merancang untuk pengajuan penggunaan kembali program Jaminan Sosial Kesehatan . Program ini merupakan program berobat gratis yang dicetuskan mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin saat masih menjadi Bupati Musi Banyuasin pada 2004.
Sekda Sumsel Nasrun Umar, mengatakan sektor kesehatan menjadi salah satu yang diutamakan Pemprov Sumsel, termasuk rancangan Jamsoskes kembali diterapkan. "Di tahun 2020 diharapkan Universal Healthy Coverage dapat dipenuhi. Seluruh penduduk Sumsel dapat dilayani kesehatannya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk saja," ujarnya saat memaparkan data Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya, Selasa ."Dengan diberlakukannya Jamsoskes hanya dengan iuran Rp10.000 bisa dinikmati untuk seluruh warga Sumsel. Sementara sekarang sekitar Rp25.000," ungkapnya.
Ia menambahkan, jika memungkinkan Jamsoskes diberlakukan lagi, Pemprov Sumsel akan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Jika Presiden Joko Wododo menyetujui Jamsoskes diberlakukan di Sumsel, Pemprov Sumsel akan segera melaksanakannya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Trisnawarman menyatakan dinas kesehatan siap mendukung jika Jamsoskes akan diusulkan untuk mengganti BPJS Kesehatan di Sumsel.
"Kita siap mendukung program dan saran Pemprov Sumsel ke pemeritah pusat, jika itu untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.Program Jamsoskes baru diberlakukan di seluruh Sumsel pada 2009 hingga tahun 2018. Di awal program ini, warga Sumsel hanya dibebani iuran bulanan sebesar Rp5.000. Sekitar 2017, iuran meningkat dua kali lipat sebesar Rp10.000. Terhitung 1 Januari 2019 program Jamsoskes Sumsel Semesta sudah terintegrasi Ke BPJS Kesehatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Usai Penusukan Wiranto, Pandeglang Segera Cek KTP PendatangBupati Pandeglang akan memperketat arus urbanisasi dengan memantau pendatang ke kabupaten tersebut, salah satunya mengecek KTP.
Baca lebih lajut »
Begini Alasan Pak Kapolres Larang Anggotanya BerkumisKapolres Kediri melarang anggotanya berkumis dan berjambang dengan alasan jika penampilan bersih tanpa jambang akan membuat masyarakat akan merasa nyaman. Polisidilarangberkumis
Baca lebih lajut »
Gubernur Daerah Ini Ancam Tarik Semua Bantuan jika Penerima Merokok, Pengadu Diberi Rp 500.000Pemprov Gorontalo akan menarik bantuan yang diberikan bagi warga yang ketahuan merokok dan mengonsumsi minuman keras.
Baca lebih lajut »
Pelanggar Jalur Sepeda Ditilang Mulai 20 NovemberPemprov DKI akan meluncurkan fase ketiga jalur sepeda pada bulan depan.
Baca lebih lajut »
Kontras Desak LPSK Dampingi Saksi Kematian Dua Mahasiswa UHO KendariLPSK, lanjut Yati, tidak perlu menunggu muncul korban baru memberikan perlindungan dengan alasan terbatas secara teknis
Baca lebih lajut »
Vietnam Tarik Penayangan Film AbominableSengketa wilayah dengan China jadi alasan Abominable tak tayang di Vietnam.
Baca lebih lajut »