Cornelis Minta Kementerian ATR Tangani Konflik Lahan di Ketapang

JPNN.com : Anggota DPR RI Cornelis meminta Kementerian ATR/BPN segera tangani konflik lahan di Ketapang.

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI Cornelis angkat suara menanggapi konflik lahan masyarakat di tiga desa, Kecamatan Sandai, Ketapang, Kalimantan Barat dengan perusahan SMS dan MP.

"Kementerian ATR/BPN harus bisa menyelesaikan masalah pertanahan, khususnya terkait hak guna usaha perusahaan yang didalamnya masih terdapat perkampungan masyarakat," ujar Cornelis dalam keterangannya, Senin . "Tentu kami prihatin dengan yang dialami warga Desa Penjawaan, Desa Sandai dan Desa Mensubang. Pemerintah harus segera mencarikan solusi terbaik sehingga warga tidak merasa jadi orang asing di tanahnya sendiri," ucapnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Cornelis Konflik Lahan Kementerian ATR/BPN

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAMKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja atas Percepatan Penyertipikatan Tanah, Pulau Nusakambangan.
Baca lebih lajut »

KPK Diminta Tak Hanya Klarifikasi Kaesang Soal Jet Pribadi, tapi Lakukan PenyelidikanPakar minta KPK tak hanya minta klarifikasi Kaesang soal jet pribadi, tapi lakukan penyelidikan.
Baca lebih lajut »

Kementerian PUPR soal Rencana Prabowo Pisahkan Kementerian PerumahanWacana pembentukan Kementerian Perumahan di era Prabowo Subianto muncul. Hashim Djojohadikusumo ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan.
Baca lebih lajut »

Revisi UU Kementerian, Pemerintah Tak Keberatan Batas Jumlah Kementerian DihapusPekan depan, Baleg DPR dan pemerintah akan memulai pembahasan revisi UU Kementerian Negara.
Baca lebih lajut »

Baleg: Pembahasan RUU Kementerian hilangkan batas jumlah kementerianWakil Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengatakan bahwa pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara menghilangkan ...
Baca lebih lajut »

Baleg DPR Bahas Dihilangkannya Batasan Jumlah Kementerian di Pemerintahan Selanjutnya di RUU Kementerian NegaraBerita Baleg DPR Bahas Dihilangkannya Batasan Jumlah Kementerian di Pemerintahan Selanjutnya di RUU Kementerian Negara terbaru hari ini 2024-09-09 18:15:50 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »