CORE: Pemerintah Perlu Format Ulang Kebijakan |Republika Online

Indonesia Berita Berita

CORE: Pemerintah Perlu Format Ulang Kebijakan |Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 20 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 63%

IMF sendiri menamai krisis saat ini sebagai Great Lockdown.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk pemulihan ekonomi dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, pemerintah dinilai harus memiliki langkah politik terobosan. Termasuk dalam upaya menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun 2020-2045 Indonesia Emas di tengah ancaman resesi global.

Hendri mengatakan, saat ini semua negara sedang mengalami krisis ekonomi. IMF sendiri menamai krisis saat ini sebagai Great Lockdown dan belum pernah dilihat di dunia sebelumnya. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat pada kuartal pertama 2020 masih berada di posisi 2,97 persen. Namun pada kuartal kedua tahun ini, pertumbuban ekonomi Indonesia mengalami minus 5,32 persen.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ekonom Desak Pemerintah Format Ulang Kebijakan Pemulihan EkonomiEkonom Desak Pemerintah Format Ulang Kebijakan Pemulihan EkonomiKrisis ekonomi kini menjadi perhatian seluruh dunia.
Baca lebih lajut »

IMF Menamai Krisis Ini Great Lockdown, Saatnya RI Format Ulang Kebijakan EkonomiIMF Menamai Krisis Ini Great Lockdown, Saatnya RI Format Ulang Kebijakan EkonomiEkonom CORE menerangan, saat ini menjadi kesempatan pemerintah memformat ulang kebijakan ekonomi jangka panjangnya. Saat...
Baca lebih lajut »

Perlu Kebijakan Penanganan Agresif Sebelum Sekolah Tatap MukaPerlu Kebijakan Penanganan Agresif Sebelum Sekolah Tatap MukaIkatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memandang perlu bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih agresif dan tegas salam rangka menekan penularan infeksi di Indonesia.
Baca lebih lajut »

Pemerintah Indonesia bayar influencer Rp90 miliar untuk sosialiasi kebijakan, 'buang duit yang efektif?' - BBC News IndonesiaPemerintah Indonesia bayar influencer Rp90 miliar untuk sosialiasi kebijakan, 'buang duit yang efektif?' - BBC News IndonesiaIndonesia Corruption Watch (ICW) menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang 2014 sampai 2019. Pihak istana menyatakan influencer sebagai pelengkap jubir dan humas pemerintah. 'Tidak apa buang-buang duit, tapi dievaluasi tidak efektivitasnya?' kata seorang pengamat kebijakan publik.
Baca lebih lajut »

Politikus PKS: Orang Lebih Butuh Vaksin Hasil Riset daripada Celoteh InfluencerPolitikus PKS: Orang Lebih Butuh Vaksin Hasil Riset daripada Celoteh InfluencerBeredarnya temuan ICW tentang pemerintah gelontorkan dana hampir Rp1 triliun untuk keperluan sosialisasi kebijakan melalui...
Baca lebih lajut »

KSP Sebut Influencer Bantu Pemerintah Sosialisasikan Program ke MilenialKSP Sebut Influencer Bantu Pemerintah Sosialisasikan Program ke MilenialICW menyebut pemerintah tak percaya diri sehingga harus menggunakan influencer dalam menyosialisasikan kebijakan kepada masyarakat.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-02 23:55:18