UU tentang Hong Kong akan membatasi gerak oposisi,
REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING — Cina akan mempertimbangkan undang-undang yang dapat membatasi aktivitas oposisi di Hong Kong. Agenda ini menguatkan spekulasi sebelumnya bahwa China akan melangkahi parlemen Hong Kong. Juru bicara Pemerintah China, Zhang Yesui, mengatakan UU itu akan diputuskan dalam Sidang Kongres Nasional Rakyat yang dibuka Kamis .
Hong Kong adalah bekas koloni Inggris. Wilayah ini diserahkan kembali kepada Inggris pada 1 Juli 1997. Namun, ada kesepakatan bahwa Hong Kong akan memiliki sistem politik sendiri yang berbeda dari Cina daratan yang dikenal dengan"one country two systems". Dengan sistem tersebut, Hong Kong masih dapat menikmati kebebasan demokrasi dibandingkan Cina daratan.
Sementara itu sidang Kongres Nasional Rakyat adalah perhelatan politik China terbesar setiap tahunnya. Sidang ini dihadiri oleh sekitar 3.000 anggota delegasi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Peringati Tragedi Tiananmen, Warga Hong Kong Nyalakan LilinWarga Hong Kong tidak akan melupakan peristiwa berdarah di Lapangan Tiananmen Beijing. Tahun ini, peringatan tragedi juga dilakukan dengan menyalakan lilin.
Baca lebih lajut »
Ditegur Pemerintah, Badan Penyiaran Umum Hong Kong Hentikan Acara SatirKebebasan berbicara di Hong Kong mengalami kemunduran baru setelah badan penyiaran publik Radio Television Hong Kong (RTHK) ditegur pemerintah dan dipaksa menghentikan acara satir serta meminta maaf k
Baca lebih lajut »
Es Krim Rasa Gas Air Mata Dijual di Hong KongEs krim rasa gas air mata itu untuk mengingatkan warga Hong Kong tentang demonstrasi prodemokrasi.
Baca lebih lajut »
Buka Lagi, Bioskop Hong Kong-Taiwan Tayangkan Ulang Trilogi BatmanBioskop di sejumlah negara akan dibuka lagi. Namun, belum ada film-film baru yang dirilis karena pandemi ini juga mempengaruhi industri perfilman.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Hong Kong Dituding Manfaatkan Kebijakan Terkait Wabah untuk Redam ProtesPeringatan peristiwa penumpasan gerakan prodemokrasi di Beijing yang diselenggarakan setiap tanggal 4 Juni kemungkinan tidak akan bisa dilaksanakan di Hong Kong tahun ini. Pemimpin Eksekutif Hong Ko
Baca lebih lajut »
Perppu 1/2020 Telah Menjadi UU 2/2020, MAKI Kembali Layangkan Gugatan ke MKMateri Pengujian UU ini adalah sama dengan pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yaitu permohonan pembatalan Pasal 27.
Baca lebih lajut »