Deputi Penindakan KPK yang baru tidak mau anak buahnya sering menciduk kepala daerah.
RAPAT evaluasi triwulan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 27 April lalu digunakan Dewan Pengawas lembaga itu untuk mempertanyakan performa Ketua KPK Komisaris Jenderal Firli Bahuri dan empat wakilnya. Dewan Pengawas KPK menyorot 18 masalah yang terjadi sejak Firli dan kawan-kawan dilantik sebagai pemimpin komisi antikorupsi pada 20 Desember tahun lalu.
Albertina juga menyinggung pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengenai penggeledahan di kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengalami kendala lantaran belum mendapat izin dari Dewan Pengawas. Ia mengatakan bagaimana Dewan Pengawas bisa menerbitkan izin jika surat permohonan penggeledahan belum diajukan. Sejumlah peserta rapat mengatakan Albertina menyampaikan omelan ketika membahas hal tersebut.
Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan rapat tersebut sebenarnya terbagi menjadi dua sesi, yakni soal tugas dan wewenang KPK serta evaluasi kinerja pimpinan lembaga antikorupsi. “Terkait pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, Dewan Pengawas menemukan 18 permasalahan dari berbagai kedeputian. Yang paling banyak dibahas berasal dari Kedeputian Penindakan,” kata Tumpak.
Dewan Pengawas kemudian mengevaluasi kinerja pimpinan KPK. Tumpak Panggabean mengatakan Dewan Pengawas memberikan pandangan soal “pemangku kepentingan”, “proses internal”, “penumbuhan dan pembelajaran”, serta “perspektif keuangan”. “Kesimpulannya akan dilakukan perbaikan,” kata Tumpak. Ketua KPK Firli Bahuri enggan mengungkapkan hasil evaluasi. Dia beralasan sudah menemukan solusinya sehingga masalah yang muncul tak perlu diumbar kembali. “Mohon maaf, itu tidak kami sampaikan. Karena ibaratnya pesta sudah selesai, tugas kami untuk membersihkan piringnya,” ujar Firli dalam rapat dengar pendapat KPK dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 29 April lalu.
Menurut para narasumber tadi, Karyoto juga meminta metode pengusutan kasus lewat cara pembangunan kasus atau case building cukup dikerjakan selama tiga bulan. Jika ada yang tidak setuju dengan pola kerja ini, Karyoto menyilakan anak buahnya keluar dari KPK. Ia juga meminta dua penyidik dan satu penuntut umum terlibat sejak awal penyelidikan kasus.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
AS Tolak Rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBBAS menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata di berbagai negara di seluruh dunia.
Baca lebih lajut »
2 THL yang Dituduh Berbuat Terlarang di Ruangan Pimpinan Dewan Akhirnya DipecatDua oknum Tenaga Harian Lepas (THL) DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, bernama Andi dan Luni yang dituduh melakukan perbuatan terlarang di ruangan pimpinan dewan pada Selasa (31/3) akhirnya dipecat. berbuatterlarang
Baca lebih lajut »
Diduga Ikut Taruhan, Anggota Dewan Ini Diamankan Polisi di Arena Balapan LiarSeorang oknum anggota DPRD Kota Madiun berinisial IHS diamankan polisi dalam razia balap liar di Jalan Ring Road Madiun, Jawa Timur. balapliar
Baca lebih lajut »
Ganjar Minta Sekda Blora Mundur, Dewan: Pemprov-Pemda Harus Gotong-RoyongKetua Komisi A DPRD Jateng, Mohammad Soleh meminta pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupaten/kota bisa saling bergotong-royong...
Baca lebih lajut »
Strategi Baru KPK Era Firli Bahuri: Ditangkap, Ditahan, DiumumkanStrategi ini diyakini Firli Bahuri akan membuat pelaku dugaan tindak pidana korupsi tak bisa lepas dari jerat hukum KPK.
Baca lebih lajut »
Eks Pimpinan KPK ke Firli Bahuri cs: Publik Berhak Tahu yang Anda Lakukan'Di mana publik, pemilik dana yang Anda pakai, berhak memiliki informasi Anda melakukan atau tidak melakukan sesuatu,' kata Saut Situmorang.
Baca lebih lajut »