Perserikatan Bangsa-Bangsa, peneliti independen, dan media semuanya telah mendokumentasikan tuduhan kredibel tentang praktik kerja paksa di Xinjiang.
Menara pengawas yang diduga merupakan komplek fasilitas penahanan etnis Uyghur terlihat di Artux di Prefektur Kizilsu di wilayah Xinjiang, China barat laut, 19 Juli 2023.“Juru bicara Kementerian Perdagangan China menekankan bahwa Beijing dengan tegas menentang ‘kerja paksa’ dalam bentuk apa pun dan tidak ada praktik kerja paksa di Daerah Otonomi Uygur Xinjiang di China barat laut.”
"Tindakan penegakan hukum hari ini memperjelas — Amerika Serikat tidak akan menoleransi kerja paksa pada barang-barang yang memasuki pasar kami," kata wakil menteri kebijakan, Robert Silvers, yang menjabat sebagai ketua Gugus Tugas Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Federal. Laporan-laporan berikutnya telah menambah bukti yang mendukung tuduhan bahwa China tidak hanya melanjutkan tetapi juga memperluas penggunaan kerja paksa di Xinjiang.
"Beberapa narapidana mengalami efek samping seperti pendarahan hebat akibat suntikan dan pil," kata Sidiq. C4ADS mengatakan setidaknya dua perusahaan farmasi yang berbasis di Xinjiang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan AS, yang berarti, "perusahaan-perusahaan ini diberi wewenang untuk mengimpor ke Amerika Serikat."Sementara itu, laporan bulan Februari dari Adrian Zenz, seorang peneliti yang telah banyak menulis tentang Uighur di China, menemukan bahwa Beijing tengah memperluas program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemindahan Tenaga Kerja.
Amerika Serikat Isu Sosial Polygraph China
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Koalisi Cek Fakta Gelar Pemeriksaan Fakta Serentak Saat Pemungutan Suara Pilkada 2024Koalisi Cek Fakta melibatkan 40 media massa dan komunitas pemeriksa fakta yang tersebar di berbagai wilayah. Kegiatan ini untuk mengawal proses pemungutan suara Pilkada 2024 dari hoaks yang beredar di tengah masyarakat.
Baca lebih lajut »
Kolaborasi Cek Fakta Terima 98 Laporan Informasi Diduga Hoaks saat Pemungutan Suara, DKI Jakarta TerbanyakKegiatan Kolaborasi Cek Fakta memantau dan memverifikasi konten di media sosial selama tahap pemungutan suara kemarin.
Baca lebih lajut »
Indonesia Fact Checking Summit 2024, Upaya Kolaborasi Lawan HoaksKoalisi Cek Fakta bersatu melawan hoaks jelang pilkada serenta 27 November 2024.
Baca lebih lajut »
Kemenag Akan Bentuk Direktorat Jenderal PesantrenFakta menunjukkan perintis dunia kependidikan yang sistematis dalam sejarah bangsa Indonesia adalah pondok pesantren
Baca lebih lajut »
Negara Berkembang Kecam Kesepakatan Iklim COP29 Senilai $300 MiliarKepala iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Simon Stiell, mengakui alotnya negosiasi untuk dapat mencapai kesepakatan tersebut.
Baca lebih lajut »
Xi Jinping Serukan Solusi 2 Negara untuk Palestina dan IsraelTiongkok juga menyerukan keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa
Baca lebih lajut »