Selain upaya kultural, Bawaslu mengingatkan KPU agar menjaga akuntabilitas dan transparansi dana kampanye. Bawaslu sayangkan KPU meniadakan kewajiban peserta pemilu membuat laporan penerimaan dan sumbangan dana kampanye. Polhuk AdadiKompas Kompas58
dalam Pemilu 2024 dapat dilakukan melalui upaya kultural. Selain itu, penting pula bagi Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan bahwa pendanaan kampanye pemilu dibuat secara transparan dan akuntabel.
”Kalau penerima mengaku, itu bisa kemudian ditelusuri. Namun, penegakan hukum itu cenderung lebih dilakukan kepada pemberi. Padahal, modus mereka itu sudah lebih canggih karena sel terputus. Jadi, penegakan hukum hanya bisa menindak oknum di lapangan, bukan siapa bohirnya atau auktor intelektualisnya,” paparnya.
Namun, dengan dihapuskannya ketentuan LPSDK itu, pengawasan pendanaan pemilu menjadi sulit karena laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye baru dikeluarkan menjelang hari pemungutan suara. Jika dikeluarkan di akhir, hal itu kemudian menjadi tidak relevan lagi bagi kegiatan pengawasan. Pada 19 Juni lalu, Masyarakat Sipil Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas mendesak Bawaslu menerbitkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum agar mengatur kewajiban LPSDK bagi peserta Pemilu 2024. Peniadaan kewajiban LPSDK dalam Rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye merugikan pemilih, bahkan mengakibatkan pengawasan terhadap dana kampanye tidak optimal.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU-Bawaslu Kelabakan, Ribuan Tenaga Honorer Dihapus 78 Hari Sebelum Pemilu 2024Hal itu dipicu oleh kebijakan penghapusan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau tenaga honorer yang akan efektif berlaku per 28 November
Baca lebih lajut »
KPU Kalimantan Utara Disidang Bawaslu atas Dugaan Pelanggaran AdmininstratifSidang Bawaslu beragendakan pembacaan temuan dan mendengarkan jawaban terlapor dengan dugaan pelanggaran KPU Kalimantan Utara
Baca lebih lajut »
KPU Batu Perbaiki Ribuan Data Pemilih Tak SesuaiKetua KPU Kota Batu, Mardiono mengatakan dengan adanya perbedaan data pihak KPU langsung melakukan perbaikan sesuai masukan dari Bawaslu Kota Batu serta telah menerima
Baca lebih lajut »
Upaya Bawaslu Pertahankan Ribuan Tenaga Pengawas Berstatus HonorerKetua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengungkap tiga skema penentuan nasib tenaga 7 ribu honorer di Bawaslu yang bakal dihapus saat kampanye Pemilu 2024 dimulai.
Baca lebih lajut »
Bawaslu RI tak permasalahkan Jokowi cawe-caweBawaslu RI menyatakan tidak mempermasalahkan cawe-cawe politik yang dilakukan oleh Presiden RI Jokowi selama dilakukan atas nama pribadi, tidak melibatkan jabatan sebagai Presiden.
Baca lebih lajut »
Selain Ekonomi, Ini Dampak Positif Pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina saat FIFA Match DayLPEM Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) mencatat pertandingan FIFA Matchday antara timnas Indonesia vs Argentina berdampak bagi ekonomi dan citra Indonesia.
Baca lebih lajut »