Pendaftaran jaminan fidusia menjadi penting untuk melahirkan hak preferensi bagi penerima fidusia.
Dalam rangka meminimalisir permasalahan hukum di bidang fidusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung menggelar sosialisasi.
'Melalui mekanisme pendaftaran fidusia hadir untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi keda pihak antara debitur dan kreditur,' tulis Adi, dalam keterangan tertulisnya, Selasa . Nantinya, benda yang dibebani pada jaminan fidusia, wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kemenkumham. Hal ini untuk melindungi pihak debitur agar tidak melumpuhkan kegiatan usahanya dan memberikan rasa aman kepada para kreditur.
Di lain kesempatan, Kepala Kanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto mengatakan bahwa pendaftaran jaminan fidusia menjadi penting untuk melahirkan hak preferensi bagi penerima fidusia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BKI Gandeng Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam Operasi Bantuan Penanganan Permasalahan di Bidang HukumBKI bersama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bekerja sama dalam Operasi Bantuan Penanganan Permasalahan di Bidang Hukum.
Baca lebih lajut »
Peran Psikolog dalam Mendampingi Korban Pelecehan Seksual yang Terlibat Permasalahan HukumKasus pelecehan seksual makin meningkat hari demi hari, bahkan tidak jarang kita menyaksikan kejadian pelecehan seksual terjadi di sekitar.
Baca lebih lajut »
Jadi Badan Klasifikasi ke-4 di Asia, BKI Kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri untuk Tangani Permasalahan HukumPT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, China dan Korea.
Baca lebih lajut »
Cegah Permasalahan Bank, OJK Terbitkan POJK 52024Otoritas Jasa Keuangan OJK menerbitkan POJK 52024 dalam rangka penguatan pengawasan dan penanganan permasalahan Perbankan
Baca lebih lajut »
Kemenkumham: Penegakan hukum bidang KI perlu pendekatan holistikKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual (KI) memerlukan pendekatan holistik atau menyeluruh ...
Baca lebih lajut »
Peradi Bakal Beri Masukan di Bidang Hukum kepada Pemerintahan Prabowo-GibranIa menjelaskan masukan tersebut sangat perlu selain agar penegakan hukum sesuai yang diharapkan, juga memberikan kepastian hukum, keadilan bagi rakyat
Baca lebih lajut »