Catatan aktivis antikorupsi, terdapat 60 kasus korupsi melibatkan BUMN yang ditangani KPK sampai Agustus 2019.
Baca juga:Menurut Saut, Rini sebenarnya setuju dengan rencana itu. Namun, Rini meminta agar pengawasan dengan model tersebut dilakukan pada BUMN yang belum berstatus terbuka di mana publik masih sulit mengakses laporan keuangannya.Saat ini, KPK sedang fokus menggelar pendidikan dan pelatihan bagi pegawainya yang akan ditempatkan dalam tubuh BUMN.
Rencananya, meskipun penempatan pegawai KPK itu di BUMN, tapi pembiayaannya akan tetap bersumber pada anggaran KPK.Saut menambahkan, salah satu potensi tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh BUMN adalah praktik jual beli jabatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK panggil enam saksi kasus korupsi pengadaan kapalKomisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan kapal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan ...
Baca lebih lajut »
KPK cegah pengusaha Kock Meng terkait kasus reklamasi KepriKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah bepergian ke luar negeri terhadap pengusaha bernama Kock Meng dalam penyidikan kasus suap izin prinsip dan izin ...
Baca lebih lajut »
Pengusutan Dugaan Korupsi di KBN Terkesan Mandek, KPK DicurigaiWajar rakyat curiga kepada KPK. Jangan-jangan kasus dugaan korupsi PT KBN Rp7,7 miliar dan 20 kasus lain dengan potensi...
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Ajak KPK Pantau Korupsi di Lubang Tambang KaltimKomnas HAM mengajak KPK untuk mendalami kasus lubang tambang di Kaltim yang menewaskan puluhan orang yang punya potensi pelanggaran HAM dan korupsi.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Minta KPK Selidiki Dugaan Korupsi Lubang Bekas TambangKomnas HAM meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki dugaan korupsi terkait lubang bekas tambang di Kalimantan.
Baca lebih lajut »
KPK Cegah Pengusaha Kock Meng Bepergian ke Luar NegeriPencegahan ke luar negeri ini terkait penyidikan kasus yang menjerat Gubernur nonaktif Kepulauan Riau, Nurdin Basirun.
Baca lebih lajut »