Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan sepanjang Januari-Juli 2022, ada 31 persen anak laki-laki dan 69 persen anak perempuan korban kekerasan seksual di satuan pendidikan.
Hasil pantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia selama Januari-Juli 2022 menemukan 31 persen anak lelaki dan 69 persen anak perempuan dari total 52 anak menjadi korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Usia korban dalam rentang 5-17 tahun.
Sistem pencegahan itu, tambahnya, berupa satuan tugas antikekerasan di tiap lembaga pendidikan yang berisi bukan hanya pihak sekolah terkait tapi juga masyarakat sekitar. Juga harus ada sistem pengaduan yang tidak tunggal, sehingga tidak menjadikan seklah sebagai satu-satunya tempat mengadu bagi korban. Juga pelaku kekerasan seksual harus dipidanakan, tidak boleh ada mediasi untuk berdamai antara pelaku dan korban, sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku.
Peneliti sosiologi pendidikan di Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional Anggi Afriansyah menjelaskan kekerasan di lembaga pendidikan dalam beberapa tahun terakhir memang mencuat, tapi bukan isu yang baru tiba-tiba muncul. Dia mengakui kehadiran media sosial makin mempercepat penyembaran isu kekerasan di lembaga pendidikan.
Anak-anak bersama semua elemen masyarakat di Surabaya dalam koalisi yang digagas ALIT menyerukan stop kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak Jika ingin mengimplementasikan dua aturan menteri pendidikan terkait kekerasan di lembaga pendidikan, Anggi mengatakan harus ada satuan tugas. Saat ini yang terjadi kalaupun ada, satuan tugasnya tidak berfungsi dan baru beroperasi ketika ada tindakan kekerasan atau masalah. Dia mengakui pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan memang sulit dilaksanakan karena sempitnya ruang dialog dan tidak ada konsep kasih sayang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VIII DPR: Pelaku Kasus Perundungan Paksa Setubuhi Kucing Harus Diberi Pendampingan Khusus karena Masih Anak-anak'Sesuai peraturan, khususnya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terduga pelaku anak perlu mendapat pendampingan khusus, kata Ace.
Baca lebih lajut »
Komisi Perempuan: Ibu Pelajar Tuban Baru Tahu Putrinya Pacaran saat HamilLBH Komisi Perempuan Ronggolawe Tuban menyebutkan bahwa ibu pelajar SMP dihamili anak kiai tahu bahwa putrinya berpacaran setelah kandungan anaknya 8 bulan.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi VII DPR Minta Mahasiswa Terlibat Dalam Isu Energi TerbarukanIa menjelaskan, EBT memiliki manfaat antara lain menurunkan emisi dan menyerap tenaga kerja. Menurut Sugeng, Indonesia memiliki potensi EBT melimpah hingga 420 GW.
Baca lebih lajut »
Komisi IV DPR Ingatkan Aturan Label BPA Langgar Komitmen Pemerintah | Halaman 2Rencana Badan Pengawas Obat dan Makanan menerbitkan aturan pelabelan risiko Bisfenol A (BPA) pada galon guna ulang produk Air Minum dalam Kemasan (AMDK) terus menuai sorotan berbagai pihak. Selengkapnya : ___ Vivacoid DPR BPA
Baca lebih lajut »
Komisi IV Khawatir Rencana BPOM Soal Label BPA Bisa Merusak LingkunganDi saat banyak negara sedang bermasalah dengan pangan dan energi, seyogyanya industri juga menerapkan prinsip 3R yang efektif efisien.
Baca lebih lajut »
KPU Tak Larang Aktivitas Kampanye di Kampus, Ini Tanggapan Anggota Komisi IITanggapan Komisi II soal tak ada larangan aktivitas kampanye di lingkungan kampus.
Baca lebih lajut »