Hamonisasian Raperkada harus dilakukan agar produk hukum yang dihasilkan tidak cacat secara prosedur. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka produk hukum tersebut dapat dilakukan judicial review (hak uji materi) bahkan dibatalkan.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung menggelar harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah . Draf tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan .
'Harmonisasi menjadi sangat penting, agar produk hukum yang dihasilkan berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,'ujar Harun Sulianto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa . 'Hal ini juga menjadi salah satu syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,' ungkap Dwi.
Babel Bangka Selatan Raperkada Kemenkumham Babel Bangka Belitung
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sebelum Ketok Palu, 5 Raperkada Bangka Tengah DiharmonisasiKegiatan harmonisasi menjadi salah satu syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Baca lebih lajut »
Eksesif ”Judicial Review”MA melakukan lompatan judisialisasi yang begitu eksesif untuk mengatur dan menentukan syarat pencalonan kepala daerah.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPRD Siswanto Dukung Judicial Review UU Demi Blora Dapat DBH Migas Rp 1 TriliunMunculnya rencana uji materi atau judicial review kali kedua ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan disusun lebih matang oleh sejumlah pihak mendapatkan dukungan masyarakat Kabupaten Blora. Termasuk, dukungan juga datang dari Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto.
Baca lebih lajut »
Bakal Ajukan Judicial Review ke MK, Buruh Ungkap 6 Alasan PP Tapera Harus DicabutDia menilai bahwa Tapera rawan dikorupsi. Dalam sistem anggaran Tapera, terdapat kerancuan yang berpotensi besar untuk disalahgunakan.
Baca lebih lajut »
Pengusaha Mau Ajukan Judicial Review Aturan Tapera!'Kalau kita melihat langkahnya apa langkah selanjutnya kita akan lakukan jadi memang judicial review,' kata Shinta.
Baca lebih lajut »
Apindo Bicara soal Perwakilan Buruh dan Pengusaha di BP Tapera, hingga Buka Opsi Judicial ReviewDalam konferensi pers, Apindo & KSBSI tegaskan tolak Tapera. Jika tetap jalan harus ada pengusaha-buruh di BP Tapera dan buka opsi judicial review ke MK.
Baca lebih lajut »