Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar jabatan gubernur di Indonesi untuk dihapus karena dinilai tidak fungsional.
Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar jabatan gubernur dihapuskan. Cak Imin menilai jabatan gubernur tidak fungsional.
Advertisement Mulanya, Cak Imin mengusulkan agar pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur dihapus. Hal ini karena pemilihan langsung gubernur melelahkan dan fungsinya tidak terlalu signifikan dalam tata pemerintahan. "Kalau perlu nanti gubernur pun enggak ada lagi karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi," tegas Cak Imin.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cak Imin Belum Dipanggil Jokowi Soal Isu Reshuffle Kabinet Rabu PonCak Imin mengakui belum dipanggil Presiden Joko Widodo untuk membicarakan soal reshuffle kabinet pada Rabu Pon
Baca lebih lajut »
PKB-Gerindra Bakal Bentuk Tim Ahli untuk Kaji Desain Politik dan Pemerintahan 2024Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan perkembangan koalisi partainya dengan Partai Gerindra.
Baca lebih lajut »
Diminta Kiai Segera Deklarasi Capres, Cak Imin: Ramadan Bulan Sangat Efektif untuk Berkampanye - Tribunnews.comCak Imin diminta para kiai dan ulama segera deklarasi calon presiden maupun calon wakil presiden sebelum bulan Ramadan, ini responsnya.
Baca lebih lajut »
Isu Reshuffle Kabinet Rabu Pon, Cak Imin: Tak Boleh Sekadar PolitisKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pon, 1 Februari 2023.
Baca lebih lajut »
Respons Cak Imin soal Pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh - Tribunnews.comCak Imin menanggapi pertanyaan wartawan terkait kabar pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Baca lebih lajut »
Cak Imin Ingatkan Presiden Jokowi: Reshuffle Tak Boleh Sekadar PolitisPresiden Jokowi diminta tak melakukan reshuffle Kabinet untuk kepentingan politis.
Baca lebih lajut »