Penanganan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker sudah dilakukan, jauh sebelum deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
menjabat Menaker terbuka kemungkinan untuk diminta keterangan. Hal ini semata untuk menambah terang penyidikan tersebut.tengah berupaya mencari alat bukti untuk menguatkan sangkaan terhadap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Terlebih, salah satu politikus Partai Kebangkitan Bangsa yakni Reyna Usman dikabarkan menyandang status tersangka dalam kasus ini.
"Tentunya yang sekarang itu upayanya melakukan upaya paksa, melakukan penggeledahan. Itu pun mencari bukti-bukti yang di tahun itu terkait itu," tegas Asep.juga telah mencegah tiga pihak dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Permintaan pencegahan ke luar negeri itu sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dugaan Korupsi Sistem Perlindungan TKI di Kemnaker Terjadi Saat Cak Imin jadi MenteriKalau untuk mencari siapa menterinya, tinggal di-search di google, tahun 2012 siapa yang menjabat sebagai menteri, kata Asep Guntur.
Baca lebih lajut »
KPK: Korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemnaker Terjadi Saat Cak Imin Jadi MenteriAsep belum bersedia merinci kronologi kasus ini. Termasuk enggan membeberkan dugaan keterlibatan Cak Imin dalam kasus ini.
Baca lebih lajut »
KPK Sebut Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker Terjadi 2012, Saat Cak Imin jadi MenteriCak Imin menjabat sebagai Menaker pada 22 Oktober 2009 sampai 1 Oktober 2014.
Baca lebih lajut »
Anies Buka Suara soal KPK Usut Dugaan Korupsi Kemnaker era Cak IminAnies Baswedan merespons KPK yang mengusut dugaan korupsi di Kemnaker 2012 saat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) masih menjabat menteri.
Baca lebih lajut »
Opsi Pemeriksaan Cak Imin, KPK: Pengusutan di Kemnaker Sudah Berjalan Lama'Silakan simak dan ikuti sejak kapan proses penanganan perkara tersebut. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung tersebut,' kata Ali Fikri.
Baca lebih lajut »