Wacana amandemen UUD 1945 dinilai bukan untuk mendahulukan kepentingan rakyat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara, Bvitri Susanti, menilai wacana amandemen Garis-garis Besar Halauan Negara kental dengan unsur campur tangan elite politik. Amandemen GBHN pun dicurigai tidak berdasarkan kepada dinamika kepentingan masyarakat.
Baca Juga Dia melanjutkan, ada dua hal yang semestinya dijadikan pedoman untuk melakukan amandemen suatu aturan perundangan. Pertama, amandemen yang diusulkan berdasarkan kepada dinamika masyarakat, bukan hanya sebagian orang. Bvitri lantas membandingkan kondisi saat ini dengan masa-masa awal wacana amandemen UUD 1945 keempat yakni saat reformasi. Amandemen saat itu terjadi karena desakan berbagai elemen masyarakat, salah satunya mahasiswa yang berdemonstrasi.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merekomendasikan adanya amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan demikian, MPR memiliki kewenangan menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDIP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Bukan Semata Usulan KamiWacana amandemen terbatas UUD 1945 disebut PDIP sebagai keputusan bersama MPR.
Baca lebih lajut »
Ahmad Basarah Klarifikasi, Amandemen UUD 1945 Bukan Maunya PDI-PBasarah mengingatkan bahwa amandemen UUD 1945 sudah lama diinginkan MPR.
Baca lebih lajut »
Wapres Nilai Amandemen UUD 1945 BerisikoWakil Presiden Jusuf Kalla menilai wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih perlu dipertimbangkan secara masak.
Baca lebih lajut »
PDIP Klaim Amandemen UUD 1945 Tak Lemahkan Sistem PresidensialSekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan amandemen terbatas hanya terkait dengan haluan negara.
Baca lebih lajut »
PDIP: Wacana Amandemen Terbatas UUD 1945 Disepakati DPR dan DPDWacana amandemen UUD 1945 tersebut sebelumnya telah disepakati oleh seluruh pimpinan fraksi di MPR termasuk DPD di dalamnya.
Baca lebih lajut »
Ini Kritik Mahfud MD Terhadap Wacana Amandemen UUD 1945...'Kalau besok (UUD 1945) diamandemen, ya hati-hati saja, besoknya akan ada yang protes untuk diubah lagi,' ujar Mahfud.
Baca lebih lajut »