Buruh di Grobogan tersebut bertengkar dengan bosnya yang berasal dari India, karena tidak mendapatkan upah lembur.
"Merespons pemberitaan keluhan karyawan kerja lembur tetapi mengaku tidak dibayar, Kemnaker sangat prihatin kok masih terjadi hal ini," kata Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang dalam rilisnya, Jumat .Tak Terima Dihina Gila dan Kerja Lembur Tak dibayar, Buruh di Grobogan Adu Argumen dengan Bosnya Warga India
"Jika terbukti benar, maka harus dipastikan haknya kerja lembur dibayar penuh oleh perusahaan, sesuai ketentuan. Terhadap pelanggaran yang dilakukan pengusaha harus diproses hukum secara tegas. Kita terus melakukan koordinasi dengan Disnaker Jateng untuk memastikan kasus tersebut," tegas Haiyani. "Termasuk tindakan hukum terhadap pengusaha sesuai ketentuan. Disnaker Jawa Tengah dan Disnaker Grobogan berkolaborasi untuk menangani kasus ini," pungkas Haiyani.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Viral Video Buruh Pabrik Lembur Tak Dibayar di Jateng, Kemnaker Terjunkan Pengawas Hari IniViral video buruh tak dibayar lembur, Kemnaker menerjunkan pengawas ke perusahaan PT SAI Apparel Industries Grobogan, Jawa Tengah, Jumat (3/2/2023).
Baca lebih lajut »
Elite PBNU Protes Mars 1 Abad NU Dipakai PKB, SAS Institute: ReaksionerMenurut SAS Institute, PKB berhak merayakan acara Satu Abad NU. SAS Institute menyindir jangan ada monopoli.
Baca lebih lajut »
SAS Institute Nilai Protes PBNU ke PKB Bentuk Sikap Kekanak-kanakanAbi Rekso kecewa dengan sikap PBNU yang memprotes acara sarasehan nasional yang digelar PKB
Baca lebih lajut »
Jaksa Ungkap Irjen Teddy Protes gegara Jatah Jual Sabu Rp 300 Juta Per KgJaksa mengungkap Irjen Teddy Minahasa protes soal penjualan sabu sitaan. Jaksa mengatakan Teddy tak terima jika jatah dari penjualan sabu Rp 300 juta per kg.
Baca lebih lajut »
Kantor DPRD Kab Pasuruan Diprotes Karena Banyak DisekatPenataan ruang lobi di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan mengundang protes.
Baca lebih lajut »
Revisi UU Desa Dipolitisasi Hanya soal Perpanjangan Masa Jabatan Kades, PAPDESI ProtesPAPDESI protes karena revisi UU Desa dipolitisasi hanya sebatas perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun, padahal ada masalah status perangkat desa.
Baca lebih lajut »